Pemerintah Minta Freeport Indonesia Bangun Smelter di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, diskusi yang terjadi dengan PT Freeport Indonesia masih berjalan alot karena selain divestasi saham, pemerintah juga meminta Freeport membangun smelter di Papua.

Hal tersebut disampaikan dalam acara open house di kediamannya di Jakarta, Rabu (10/4/2024).

"Selama ini kan Freeport membangun smelter di luar Papua, padahal tambangnya di Papua. Kami kan ingin untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Papua," kata dia.

Baca juga: Freeport Respon Tuntutan Jokowi Agar RI Kuasai 61 Persen Saham

Selain itu, ia bilang Freeport juga diminta untuk melakukan penambahan divestasi saham senilai 10 persen. Saat ini, Indonesia telah memiliki 51 persen saham Freeport.

Ke depan, Bahlil berharap ketika masa kontrak tahap kedua selesai, Indonesia dapat memiliki hingga 61 persen saham Freeport.

"Pada masa kontrak tahap kedua selesai, nanti kita punya penambahan kembali 10 persen, jadi 61 persen. Jadi Freeport itu bukan lagi Freeport McMoran, tetapi Freeport Indonesia. Jadi kalau punya kita sendiri mau kita perbanyak kenapa kita bikin susah diri gitu loh," imbuh dia.

Baca juga: Pembangunan 94 Persen, Bos Freeport Indonesia Sebut Smelter Gresik Bakal Beroperasi Juni 2024

Bahlil bilang, perusahaan penambang emas McMoran Inc harus mau melakukan hal tersebut.

"Ya harus mau (McMoran), negara, negara kita kok. Saya salah satu yang menegosiasikan itu, jadi InsyaAllah," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan proses negosiasi ini dapat selesai pada Juni 2024.

"Kalau bos saya sudah begitu, saya ikut bos saya lah," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas berharap, proses negosiasi kepemilikan saham Indonesia atas Freeport dapat segera selesai.

Baca juga: Negosiasi Kepemilikan Saham Freeport Indonesia Ditargetkan Rampung Juni 2024

Menurut dia, pembahasan terkait kepemilikan saham ini melewati jalan yang panjang mulai dari birokrasi, administrasi, dan revisi peraturan pemerintah. Menurut Tony, semua proses itu membutuhkan waktu.

"Itu semua butuh waktu, mudah-mudahan bisa selesai (Juni) mudah-mudahan," kata dia ketika ditemui di acara open house Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Rabu (10/4/2024).

Ia menambahkan, secara garis besar semua pihak telah mencapai kesepemahaman terkait hal ini. Adapun, ia bilang, masih menunggu penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Baca juga: Negosiasi Saham Freeport Indonesia Alot, Bahlil: Kita Harus Dapat Manfaat Lebih Banyak