Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wanti-wanti IMF Terhadap APBN Pemerintahan Baru

Kompas.com - 25/06/2024, 11:05 WIB
Rully R. Ramli,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) merekomendasikan kepada pemerintahan mendatang, yakni berada di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka untuk menjaga kredibilitas kebijakan fiskal.

IMF Mission Chief to Indonesia Maria Gonzales mengatakan, arah kebijakan fiskal pada 2024 - 2025 akan lebih ekspansif untuk mendukung perputaran roda perekonomian nasional.

Meskipun demikian, Gonzales menilai, pemerintah perlu menjaga kepercayaan berbagai pihak terhadap kredibilitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dengan mempertahankan defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Dalam jangka menengah, kredibilitas kebijakan Indonesia yang diperoleh dengan susah payah harus dipertahankan," ujar Gonzales, dalam laporan Article IV Mission to Indonesia, dikutip Selasa (25/6/2024).

Baca juga: Bank Dunia: Perpanjangan Bansos Dorong Defisit APBN Indonesia

Menurutnya, defisit fiskal di bawah 3 persen masih akan mampu mendukung Indonesia merealisasikan visi Indonesia Emas pada 2045.

Oleh karenanya, pemerintah dinilai perlu meningkatkan efektivitas belanja, utamanya terkait pelaksanaan belanja subsidi energi, sehingga memiliki ruang kebijakan fiskal yang lebih besar.

Di sisi lain, pemerintah didorong untuk mengerek pos pendapatan, termasuk dari implementasi ketentuan undang-undang yang telah diterbitkan serta kebijakan perpajakan lebih lanjut.

"Ini akan menciptakan ruang bagi belanja yang lebih ramah terhadap pertumbuhan dalam waktu dekat," katanya.

Baca juga: Sri Mulyani dan Tim Prabowo Tampil Bersama, Bantah Kabar APBN Jebol

 


Dengan meningkatkan rasio pendapatan disertai efisiensi belanja negara, pemerintah akan mampu memiliki ruang kebijakan fiskal yang lebih besar untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global, namun juga tetap dapat mempertahankan sustainibilitas anggaran.

"Menjaga agar risiko fiskal, termasuk dari kewajiban kontinjensi, terkendali dengan baik juga tetap menjadi kuncinya," ucap Gonzales.

Baca juga: Sri Mulyani: Prabowo Komitmen Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen

Halaman:


Terkini Lainnya

Sudah Diumumkan, Ini Link Cek Hasil Administrasi SPMB PKN STAN 2024

Sudah Diumumkan, Ini Link Cek Hasil Administrasi SPMB PKN STAN 2024

Whats New
KPLP Kemenhub Ikut Latihan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut

KPLP Kemenhub Ikut Latihan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut

Whats New
Biro Kredit Swasta Dukung Pertumbuhan Kredit lewat Penguatan Inovasi

Biro Kredit Swasta Dukung Pertumbuhan Kredit lewat Penguatan Inovasi

Whats New
KoinWorks Dukung UMKM Masuk ke Ekosistem Rantai Pasok Produksi

KoinWorks Dukung UMKM Masuk ke Ekosistem Rantai Pasok Produksi

Whats New
Blockchain Dinilai Merevolusi Cara Pengelolaan Uang

Blockchain Dinilai Merevolusi Cara Pengelolaan Uang

Whats New
Pengusaha Ritel Bantah Minimarket Jual Pulsa 'Top Up' Judi 'Online'

Pengusaha Ritel Bantah Minimarket Jual Pulsa "Top Up" Judi "Online"

Whats New
Fesyen dan Kriya Dominasi Ekspor Industri Kreatif

Fesyen dan Kriya Dominasi Ekspor Industri Kreatif

Whats New
Basuki Disebut Setujui Perubahan Konstruksi Tol MBZ, PUPR Enggan Berkomentar

Basuki Disebut Setujui Perubahan Konstruksi Tol MBZ, PUPR Enggan Berkomentar

Whats New
Pasar Keuangan Hijau, IHSG Kembali di Atas 7.000 dan Rupiah Menguat ke Kisaran 16.300

Pasar Keuangan Hijau, IHSG Kembali di Atas 7.000 dan Rupiah Menguat ke Kisaran 16.300

Whats New
Bank Dunia Sebut Program Makan Siang Gratis Tidak Tepat Atasi Stunting, Ini Tanggapan Menko Airlangga

Bank Dunia Sebut Program Makan Siang Gratis Tidak Tepat Atasi Stunting, Ini Tanggapan Menko Airlangga

Whats New
Kementerian PUPR Sebut Serapan Anggaran IKN Masih Sesuai Target

Kementerian PUPR Sebut Serapan Anggaran IKN Masih Sesuai Target

Whats New
Batas Pemadananan NIK-NPWP Tinggal 2 Hari, Tinggal 681.000 Wajib Pajak yang Belum Padankan

Batas Pemadananan NIK-NPWP Tinggal 2 Hari, Tinggal 681.000 Wajib Pajak yang Belum Padankan

Whats New
Asas Keadilan dalam Premi Asuransi Kesehatan

Asas Keadilan dalam Premi Asuransi Kesehatan

Whats New
Bertemu Perwakilan Bisnis Australia-Indonesia dan Parlemen Thailand, Menko Airlangga Berupaya Perkuat Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Perwakilan Bisnis Australia-Indonesia dan Parlemen Thailand, Menko Airlangga Berupaya Perkuat Kerja Sama Ekonomi

Whats New
Usai Akuisisi, Bos Mandiri Inhealth Diangkat Jadi Dirut IFG Life

Usai Akuisisi, Bos Mandiri Inhealth Diangkat Jadi Dirut IFG Life

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com