Pembangunan Pelabuhan Mangkrak, Efesiensi Logistik Nasional Terhambat

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah banyak menggelontorkan anggaran infrastruktur secara merata di semua daerah. Tak hanya berpusat di Pulau Jawa, namun juga luar Jawa.

Selanjutnya pemerintah perlu membangun konektivitas antar daerah, kota, dan pulau untuk memangkas biaya logistik, yang diharapkan mampu mempercepat arus barang dan jasa di dalam negeri.

Sayangnya, menurut Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih, efisiensi logistik nasional masih jauh dari harapan karena terkendalanya pembangunan pelabuhan.

"Masih ada beberapa pembangunan pelabuhan yang terkendala karena pemerintah belum mampu menciptakan kepastian hukum bagi investor yang terlibat dalam pembangunan pelabuhan. Hal ini membuat efisiensi logistik nasional masih jauh dari harapan," kata Lana Soelistianingsih dalam siaran pers, Senin (12/8/2019).

Lana memaparkan, kepastian hukum masih menjadi masalah bagi investasi di Indonesia, meski dalam Ease of Doing Business (EoDB) peringkat Indonesia mengalami perbaikan. Namun, Indonesia masih kalah dibanding Thailand dan Malaysia yang sudah masuk dalam kategori very easy.

"Meski peringkat Indonesia sudah naik, namun dalam kenyataannya pengusaha dan swasta belum merasakan sekali komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum berinvestasi. Pemerintah masih perlu melakukan perbaikan," papar Lana.

Baca: Genjot Ekspor, Pelabuhan Tanjung Priok Beroperasi 24 Jam

Padahal, kata Lana, minat investor swasta lokal maupun asing untuk berinvestasi ke sektor yang berkaitan dengan logistik terus meningkat.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) selama Januari – Juni 2019, tumbuh sebesar 16,4 persen secara tahunan, lebih besar dibanding realisasi penanaman modal asing (PMA) yang tumbuh sebesar 4 persen.

Sektor usaha dengan nilai realisasi terbesar diantaranya transportasi, gudang, dan telekomunikasi mencapai Rp 71,8 triliun.

Sementara itu, listrik, gas, dan air mencapai Rp 56,8 triliun, konstruksi sebesar Rp 32 triliun, industri makanan sebesar Rp 31,9 triliun, serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp 31 triliun.

"Jadi pembangunan pelabuhan sebenarnya perlu menjadi prioritas pemerintah," pungkas Lana.