Turunkan Harga Gas Industri, Menteri ESDM Tak Pilih Impor, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tiga opsi sebagai solusi menurunkan harga gas industri pada Maret 2020 nanti, yakni pemangkasan jatah pemerintah, penerapan domestic market obligation (DMO), dan melakukan impor gas.

Dari ketiga alternatif tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya tidak memilih impor gas.

Sebab, impor akan berdampak terhadap defisit transaksi berjalan.

Baca juga: Dukung Arahan Jokowi, BPH Migas Siap Turunkan Harga Gas untuk Industri

"Di samping itu juga, alokasi dalam negeri penting kita lakukan. DMO ini penting karena bisa menghambat impor. Karena impor ini kita akan menghadapi problem lain yaitu defisit current account. Kalau deficit current account kita meningkat terus akan menyebabkan pengaruh nilai tukar rupiah. Dan ini tidak kita harapkan," jelasnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Sebagai tindak lanjut, untuk mengurangi harga gas industri maka pemerintah mempunyai tiga langkah, antara lain melakukan pemetaan, penghitungan biaya, dan pembenahan tata kelola.

"Apa yang kita lakukan, kita lakukan pemetaan di mana sumber-sumber gas, cost, dan tata kelola niaganya. Kita lihat unsur-unsur cost itu yang bisa disesuaikan. Intinya keuntungan wajar pengusaha dan pemerintah mendapatkan harga gas yang kompetitif sehingga bisa mendorong produksi industri nasional. Sehingga industri nasional bisa efisien dan bisa bersaing di pasar internasional," paparnya.

Baca juga: RI Punya Gas Alam Melimpah, tapi Harganya Lebih Murah di Singapura

Selain itu, meningkatkan ekspor dalam negeri agar migas bisa menyumbang kembali cadangan devisa negara.

"Ini kita kejar supaya bisa mencapai target hingga akhir Maret 2020," ucapnya.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalan atas tingginya harga gas industri. Saat memimpin rapat terbatas terkait harga gas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020), Jokowi bahkan menyatakan bahwa ia ingin berkata kasar karena kesal dengan mahalnya harga gas.

Awalnya, Jokowi menjabarkan bahwa tingginya harga gas ini membuat produk-produk Indonesia kalah bersaing dari produk luar negeri.

Padahal, Jokowi menyebutkan, ada enam sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia, yaitu industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, dan industri gelas.