ADB Siap Suntik Rp 38,44 Triliun untuk Perkuat Sistem Keuangan RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Asian Development Bank (ADB) mengatakan berkomitmen untuk memberikan suntikan dana sebesar Rp 38,44 triliun.

Dana ini untuk membantu memperkuat sistem keuangan RI.

Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan komitmen dukungan ini telah meningkat jika dibandingkan tahun lalu.

Baca juga: Ada Kasus Jiwasraya dkk, KSSK Sebut Kondisi Sistem Keuangan Terkendali

"Komitmen kami ini untuk mendanai Indonesia sebesar 1,7 miliar dollar AS hingga 2,7 milliar dollar AS untuk tahun ini sementara tahun lalu kami hanya memberikan dana pinjaman sebesar 1,7 miliar dollar AS," ujar Asakawa di Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Ia juga menjelaskan adapun pengalokasian dana ini akan dibagi-bagi yaitu untuk sektor inklusi keuangan akan diberi jatah sebesar 500 juta dollar AS dan untuk pendanaan program daya saing sebesar 500 juta dollar AS.

"Sisanya akan disiapkan untuk program-program pemerintah lainnya," sambungnya.

Baca juga: KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Semester I-2019 Terjaga

Selain itu, Asakasa juga mengatakan ia telah berkesempatan untuk mengunjungi Indonesia pertama kali setelah ia resmi menjabat sebagai Presiden ADB.

Beberapa hari lalu ia sempat mengunjungi proyek perbaikan kawasan kumuh dan proyek percontohan untuk infrastruktur hijau yang didukung ADB di Kota Makassar.

Di Jakarta, ia juga hadir untuk meluncurkan buku yang menandai kemitraan 50 tahun Indonesia dan ADB.

Asakawa memuji upaya presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meningkatkan iklim usaha, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Dia berpendapat, kehati-hatian yang dijalankan pemerintah dalam mengambil kebijakan makroekonomi dan manajemen fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ditengah munculnya dampak dari virus corona dan isu yang terkait dalam perdagangan global.

Baca juga: Kepala BKPM: Dampak Corona Sistemik, tapi Realisasi Investasi Masih Bagus

Asakawa juga menegaskan, pihaknya bertekad untuk terus memperkuat kemitraan dan mendukung prioritas pemerintah Indonesia.

"Saya bertekad untuk memperkuat kemitraan ini dan terus mendukung prioritas pemerintah termasuk peningkatan pendidikan, pengembangan keterampilan dan perlindungan sosial serta mendorong investasi di infrastruktur, mobilisasi sumber daya domestik dan ketahanan iklim dan bencana," pungkasnya.