Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPPU: Harga Gula Mahal, Pelaku Usaha Petani Rakyat Tak Nikmati Untung

Kompas.com - 20/05/2020, 19:36 WIB
Ade Miranti Karunia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengatakan, pelaku usaha gula efisien lebih diuntungkan dengan keberadaan harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 12.500 per kilogram (kg).

Hal ini terjadi juga pada importir gula kristal putih, baik gula kristal putih langsung atau melalui raw sugar yang diolah yang harga pokok produksinya juga rendah.

"Pelaku usaha petani rakyat tidak pada bagian yang paling menikmati (keuntungan). Kenaikan ini justru paling dinikmati oleh pelaku usaha besar nasional dan pelaku usaha importir, dikarenakan adanya selisih harga yang begitu besar," katanya melalui konferensi video, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: 28.200 Ton Gula Asal India Akan Masuk Indonesia Pada Awal Juni 2020

Keuntungan tersebut makin signifikan dengan harga pasar yang tinggi saat ini. Guntur mencontohkan, dengan kemampuan biaya produksi pabrik paling efisien yang berkisar Rp 6.000 per kg, dibandingkan dengan harga pasar saat ini yang mencapai Rp 17.500 per kg, keuntungannya dapat mencapai 190 persen.

"Harga gula di Indonesia saat ini jauh berada di atas harga acuan penjualan di level konsumen, dan bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan harga internasional," ujarnya.

Sebelumnya KPPU menyampaikan, berdasarkan data Organisasi Gula Internasional, harga gula nasional dapat mencapai 240-260 persen lebih tinggi dibandingkan harga internasional pada bulan April dan Mei 2020.

Perlu diketahui, harga gula internasional dalam 1 tahun belakangan ini cenderung stabil di harga Rp 5.000-Rp 6.000 per kg.

Baca juga: Mendag Minta Tak Ada Lagi yang Jual Gula di Atas Rp 12.500 per kg

Beberapa indikator harga internasional menunjukkan dua bulan terakhir, Maret dan April 2020 adanya tren penurunan yang signifikan. 

Untuk itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mendukung petani tebu agar mereka mendapatkan hasil yang menguntungkan. 

"KPPU menilai biaya yang ditanggung oleh konsumen untuk membayar lebih tinggi jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pemerintah untuk melakukan optimalisasi produktifitas industri gula petani rakyat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com