Kemenkeu: Dana Talangan BUMN Rp 19,65 Triliun Harus Dikembalikan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata menjelaskan, dana talangan yang digelontorkan pemerintah kepada 5 BUMN nantinya harus dikembalikan.

Dana talangan tersebut merupakan investasi pemerintah kepada BUMN dan tidak berlaku secara permanen atau memiliki jangka waktu.

"Dan setelah itu harus dikembalikan ke pemerintah. Apakah nanti modelnya ada perjanjian investasi tertentu atau pinjaman, itu kita tunggu sampai teman-teman dari Kementerian BUMN selesai mendesain tepatnya seperti apa," ujar Isa dalam viceo conference, Jumat (12/6/2020).

Baca juga: Erick Thohir Ingin Tambah Porsi Pihak Eksternal untuk Direksi BUMN

Seperti diketahui, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mengalokasikan anggaran untuk BUMN sebesar Rp 42,07 triliun.

Dari total nilai tersebut, pemerintah akan menyalurkan kepada lima BUMN dalam bentuk dana talangan modal kerja dengan total nilai mencapai Rp 19,65 triliun.

Kelima BUMN tersebut adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Perum Perumnas.

Baca juga: Siap-siap, Ditjen Pajak Periksa Laporan SPT Mulai 1 Juli

Masing-masing dari BUMN tersebut secara berurutan mendapatkan alokasi dana talangan untuk modal kerja sebesar Rp 8,5 triliun, Rp 3,5 triliun, Rp 4 triliun, Rp 3 triliun, dan Rp 650 miliar.

Isa pun mengatakan, dana talangan yang diberikan kepada BUMN ini selalu dikelola dengan hati-hati. Pemerintah pun terus melakukan konsultasi dengan berbagai pihak sebelum akhirnya mencairkan atau meluncurkan dana talangan.

"Karena memang banyak yang sudah mengingatkan jangan sampai dana talangan dipakai hanya untuk banyak utang BUMN yang bersangkutan. Ini jadi perhatian Kemenkeu dan BUMN, kita sedang persiapkan," ujar dia.

Baca juga: Erick Thohir: Tak Semua Dirut BUMN yang Diangkat Rini Soemarno Saya Ganti