Buruh Minta Pemerintah Pulangkan TKA China, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah memulangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang masuk ke Indonesia.

Hal ini mengingat kondisi pandemi Covid-19 membuat jutaan pekerja asal Indonesia kehilangan pekerjaan, sementara TKA asal China masih dipekerjakan di beberapa perusahaan.

Menurut Said Iqbal, kedatangan TKA tersebut menciderai rasa keadilan pekerja lokal dan rakyat Indonesia. Karena seharusnya, lapangan pekerjaan yang tersedia diberikan sepenuhnya kepada warga negara Indonesia.

Baca juga: Menaker Tegaskan TKA China Hanya Isi Jabatan Tertentu di Indonesia

"Itu artinya selama ini perusahaan dan pemerintah gagal memenuhi persyaratan. TKA yang bekerja di Indonesia harus tenaga ahli dan melakukan transfer of khowledge dan transfer of job," kata Said Iqbal melalui siaran media KSPI, Minggu (28/6/2020).

Iqbal menjelaskan, dalam UU No 13 Tahun 2003 tercantum, setiap 1 orang TKA wajib ada pendamping 10 orang pekerja lokal.

“Apabila selama ini TKA yang bekerja memiliki pendamping tenaga kerja lokal dan terjadi transfer pengetahuan, maka pekerjaan yang ada seharusnya sudah bisa dikerjakan tenaga kerja lokal, sehingga tidak perlu lagi mendatangkan TKA,” jelas dia.

Iqbal menilai hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Baca juga: Menaker: Pada Prinsipnya TKA China Diizinkan Garap Proyek Strategis Nasional

Selain itu, ketidak mampuan TKA berbahasa Indonesia juga dinilai suatu bentuk pelanggaran, karena menyulitkan komunikasi, dalam rangka transfer pengetahuan.

"Saya tidak yakin lulusan dari kampus-kampus ternama di Indonesia tidak mampu memenuhi skill yang dibutuhkan di sana. KSPI meminta kepada pemerintah agar menarik kembali TKA yang sudah datang dalam gelombang pertama, serta membatalkan masuknya 500 TKA China,” tegas dia.

Iqbal menjelaskan di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini ada banyak buruh yang kehilangan pekerjaan. Alangkah bijaksana jika pemerintah lebih memprioritaskan pekerja dalam negeri, daripada pekerja asing.