Kemenkeu Siapkan Rp 10 Triliun Untuk Beri Pinjaman ke Daerah Lewat PT SMI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan relaksasi prosedur penyaluran pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI) kepada pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menjelaskan nantinya PT SMI akan menjadi perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai penyalur pinjaman ke pemerintah daerah.

Pihaknya pun mengatakan, Kemenkeu telah menyiapkan anggaran Rp 10 triliun untuk program tersebut.

Baca juga: Kemenkeu Revisi Aturan soal Dana Pensiun, Ini Alasannya

"Selama ini pinjaman daerah melalui PT SMI yang prosedurnya mungkin memakan waktu agak lama saat ini kita lakukan relaksasi, tadinya rencananya melalui kami di DJPK, tapi nantinya praktiknya akan tetap di PT SMI," ujar Prima dalam video conference, Rabu (22/7/2020).

Prima menjelaskan, nantinya PT SMI akan melakukan proses uji kelayakan kepada pemerintah daerah yang melakukan pengajuan pinjaman, namun pihak DJPK yang akan mengarahkan serta mengawasi penyaluran pinjaman.

Prima pun berharap, pinjaman yang didapatkan oleh daerah dapat direalisasikan dengan proyek-proyek serta program yang telah ditetapkan dalam APBD 2020. Dengan demikian, harapannya perekonomian di daerah bisa terdongkrak.

"Kalau ada proyek-proyek atau program yang baik kalau misal sesuai dengan program yang ditetapkan pemerintah, bisa mengajukan ke PT SMI. Ini prioritas kita sebagai pendongkrak ekonomi daerah," jelas dia.

Adapun Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Candra Fajri Ananda mengatakan, sumber dana dari pinjaman tersebut bakal menggunakan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia (BI) dengan skema burden sharing.

Sehingga diharapkan pinjaman tersebut bisa disalurkan dengan skema yang sederhana dan tingkat bunga yang lebih rendah dari pasar.

"Pinjaman daerah nantinya aksesnya seharusnya gampang dan aturan jangan berbelit. Tingkat bunga mestinya lebih rendah dari capital market, sehingga daerah bisa mengakses sebesar-besarnya," jelas Candra dalam kesempatan yang sama.