Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketimpangan Akses Internet Jadi Masalah, Target Inklusi Keuangan Bisa Tak Tercapai

Kompas.com - 20/10/2020, 17:58 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom bidang ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, ketimpangan jadi salah satu penghambat inklusi keuangan yang harus segera diselesaikan.

Meurutnya, jika tidak segera diselesaikan, target Indonesia mencapai tingkat inklusi keuangan di atas 90 persen pada 2024 mendatang bisa saja tidak tercapai.

"Tantangannya adalah ketimpangan akses ekonomi digital di daerah 3T (terluar, terisolir, tertinggal)," kata Nailul dalam dialog industri Tempo secara virtual, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Ekonom: Inklusi Keuangan Bukan Cuma Soal Punya Rekening, tapi Akses Kreditnya...

Nailul menuturkan, Indonesia masih mengalami ketimpangan di bagian ketersediaan dan pengadaan internet.

Hal itu terlihat saat sekolah dari rumah (school from home) di masa pandemi diberlakukan. Beberapa siswa tak dapat mengakses layanan internet seperti siswa lainnya.

Bicara soal ketimpangan, kata Nailul, ada tiga aspek. Aspek tersebut meliputi infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penggunaannya. Ketiganya ini perlu disejajarkan dan berjalan beriringan agar ketimpangan bisa diatasi.

"Soal Infrastruktur, pemerintah boleh lah sudah membangun palapa ring. Soal SDM, Kemkominfo sudah mengadakan beberapa kali pelatihan. Masalahnya adalah di penggunaannya inilah yang belum optimal. Harus ada campur tangan pelaku industri," sebutnya.

Baca juga: Kejar Target Inklusi Keuangan 90 Persen, Ini Strategi OJK

Lebih lanjut dia menuturkan, teknologi finansial (tekfin) bisa menjadi salah satu yang mengakselerasi inklusi keuangan dengan mengandalkan infrastruktur yang telah ada.

"Ini bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi digital. Tapi akses tekfin di wilayah 3 T inilah yang sebetulnya (menjadi) kunci. Seperti kita tahu, di luar Pulau Jawa itu ketimpangan inklusifitasnya sangat tinggi," pungkas dia.

Informasi saja, pada 28 Januari 2020 silam, Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan dalam Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Kunjungan Warga RI ke Singapura Meningkat Gara-gara Konser Taylor Swift

Jumlah Kunjungan Warga RI ke Singapura Meningkat Gara-gara Konser Taylor Swift

Whats New
Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Earn Smart
KJRI Cape Town Gelar 'Business Matching' Pengusaha RI dan Afrika Selatan

KJRI Cape Town Gelar "Business Matching" Pengusaha RI dan Afrika Selatan

Whats New
Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Whats New
Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Whats New
Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Whats New
Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Whats New
Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Whats New
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Whats New
Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Whats New
Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

BrandzView
Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Whats New
Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Whats New
Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Work Smart
Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com