Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkeu: Program PEN Selamatkan 5 Juta Orang dari Kemiskinan

Kompas.com - 16/02/2021, 09:11 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data kemiskinan, di mana angka kemiskinan Indonesia pada September 2020 mencapai 10,19 persen atau mencapai 27,55 juta penduduk.

Artinya, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah 2,76 juta orang bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Kementerian Keuangan menyatakan, peningkatan jumlah penduduk miskian tersebut lebih baik dari proyeksi Bank Dunia. Lembaga keuangan dunia itu memproyeksikan angka kemiskinan Indonesia bisa mencapai 11,8 persen akibat pandemi Covid-19.

"Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febiro Kacaribu, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Bappenas: 4 Juta Jiwa Kembali Jatuh Miskin Bila...

Sepanjang tahun 2020 lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Namun demikian, hingga akhir tahun realisasinya mencapai Rp 579,78 triliun atau 83,4 persen dari yang sudah dialokasikan.

Febrio mengatakan, intervensi pemerintah tersebut telah melindungi masyarakat tidak hanya dari kalangan miskin dan rentan, namun juga dari kelas menengah.

"Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Beras PKH, Bantuan Tunai Penerima Kartu Sembako, Subsidi Gaji/Upah, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik honorer," ujar Febrio.

Realisasi sementara program perlindungan sosial untuk mendukung konsumsi rumah tangga mencapai Rp 220,39 triliun di sepanjang 2020 atau lebih tinggi dari alokasi awal sebesar Rp203,9 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), agar tetap bertahan dari dampak pandemi.

"Dukungan PEN untuk UMKM diberikan untuk menopang permodalan dan cash flow agar tetap bertahan dan dapat melakukan jump start pada masa pemulihan ekonomi," jelas Febrio.

Baca juga: Akibat Pandemi, Jumlah Penduduk Miskin RI Naik Jadi 27,55 Juta Orang

Bentuk dukungan UMKM tersebut antara lain berupa penempatan dana, subsidi bunga, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), insentif PPh Final UMKM, penjaminan kredit, dan pembiayaan investasi LPDB.

Sepanjang 2020, Pemerintah telah menyalurkan dukungan UMKM sebesar Rp 112,4 triliun.

Secara khusus, 97 persen usaha mikro penerima BPUM masih tetap melanjutkan usahanya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi UMKM tetap berjalan, daya beli masyarakat miskin dan rentan terdampak dapat terjaga di masa pandemi.

Pandemi Covid-19 pada 2020 membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan.

Tren penurunan kemiskinan yang telah terjadi hingga akhir 2019, terhenti. Pada periode September 2020, tingkat kemiskinan menjadi 10,19 persen, atau meningkat 0,97 poin persentase (pp) dibandingkan September 2019 yang sebesar 9,22 persen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Emas Terbaru 11 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 11 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru Pada Sabtu 11 Mei 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru Pada Sabtu 11 Mei 2024

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Sabtu 11 Mei 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Daging Sapi Murni

Harga Bahan Pokok Sabtu 11 Mei 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Daging Sapi Murni

Whats New
Pembinaan Berkelanjutan Sampoerna Diapresiasi Stafsus Presiden dan Kemenkop UKM

Pembinaan Berkelanjutan Sampoerna Diapresiasi Stafsus Presiden dan Kemenkop UKM

Whats New
Sanksi Menanti Pejabat Kemenhub yang Viral Usai Ajak Youtuber Korea Mampir ke Hotel

Sanksi Menanti Pejabat Kemenhub yang Viral Usai Ajak Youtuber Korea Mampir ke Hotel

Whats New
[POPULER MONEY] Buntut Ajak Youtuber Korsel ke Hotel, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan | Intip Tawaran 250 Merek Waralaba di Pameran Franchise Kemayoran

[POPULER MONEY] Buntut Ajak Youtuber Korsel ke Hotel, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan | Intip Tawaran 250 Merek Waralaba di Pameran Franchise Kemayoran

Whats New
Cukupkah Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen?

Cukupkah Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen?

Whats New
3 Cara Blokir Kartu ATM BRI, Bisa lewat HP

3 Cara Blokir Kartu ATM BRI, Bisa lewat HP

Whats New
Singapore Airlines Group Pesan 1.000 Ton Bahan Bakar Berkelanjutan dari Neste

Singapore Airlines Group Pesan 1.000 Ton Bahan Bakar Berkelanjutan dari Neste

Whats New
10 Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP Antiribet

10 Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP Antiribet

Spend Smart
Cara Transfer Pulsa Telkomsel dan Biayanya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel dan Biayanya

Spend Smart
Pertamina Tegaskan Tetap Salurkan Pertalite kepada Masyarakat

Pertamina Tegaskan Tetap Salurkan Pertalite kepada Masyarakat

Whats New
Jumlah Kantor Cabang Bank Menyusut pada Awal 2024

Jumlah Kantor Cabang Bank Menyusut pada Awal 2024

Whats New
Viral Video Pejabat Kemenhub Ajak Youtuber Korea ke Hotel, Menhub Minta Kasus Diusut

Viral Video Pejabat Kemenhub Ajak Youtuber Korea ke Hotel, Menhub Minta Kasus Diusut

Whats New
Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli dan Pembagiannya

Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli dan Pembagiannya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com