Naik Lagi, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.058 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) mencapai 420,7 miliar dollar AS pada akhir Januari 2021. Jumlahnya setara dengan Rp 6.058 triliun (kurs Rp 14.400 per dollar AS).

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, ULN terdiri dari ULN sektor publik termasuk pemerintah dan bank sentral sebesar 213,6 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 207,1 miliar dolar AS.

"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir Januari 2021 tumbuh sebesar 2,6 persen (secara tahunan/yoy)," kata Erwin dalam siaran pers, Senin (15/3/2021).

Erwin menyebut pertumbuhan utang utang luar negeri pada Januari 2021 melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,4 persen.

Meski begitu, ULN Januari 2021 420,7 miliar dollar AS lebih besar dari posisi Desember 2020 yang hanya 417,5 miliar dollar AS.

Erwin menjelaskan, perlambatan pertumbuhan ULN tersebut terjadi pada ULN Pemerintah dan ULN swasta.

Baca juga: Kiat dan Kuat Mencari Kerja di Tengah Pandemi

ULN Pemerintah pada bulan Januari 2021 mencapai 210,8 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Desember 2020 sebesar 3,3 persen (yoy).

Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo.

"Sementara itu, posisi surat utang Pemerintah masih meningkat seiring penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar AS dan Euro pada awal tahun di tengah momentum likuiditas pasar global serta sentimen positif vaksinasi Covid-19," ucap Erwin.

Perkembangan ULN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, didukung oleh kepercayaan investor asing yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik.

ULN Pemerintah kata Erwin, dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Sektor-sektornya antara lain administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,6 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen), sektor konstruksi (15,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (13 persen).

Baca juga: Babak Baru Kasus Tunggakan Utang Bambang Trihatmodjo Lawan Sri Mulyani