Luhut: Pemerintah, BUMN, BUMD Wajib Pakai Produk Lokal!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegur Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait penggunaan produk asing.

Ia menilai, implementasi penggunanaan produk dalam negeri belum optimal.

Hal itu diungkapkannya dalam postingan akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan usai melakukan rapat dengan lintas kementerian dan asosiasi industri terkait evaluasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Baca juga: Luhut Dorong Penerapan Teknologi STAL dalam Pengolahan Nikel

Luhut mengatakan, Indonesia sudah terlalu lama bergantung pada produk-produk dari luar negeri, terutama untuk keperluan industri.

Oleh sebab itu, program P3DN diperlukan dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional.

"Hal ini dilakukan tentunya sesuai dengan arahan Presiden @jokowi agar pemerintah, BUMN/BUMD, badan usaha dan/atau pemangku kepentingan lainnya wajib menggunakan produk dalam negeri dan mendukung program P3DN," kata Luhut dalam postingan Instagramnya, dikutip Jumat (7/5/2021).

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Luhut Binsar Pandjaitan (@luhut.pandjaitan)

Dia menekankan, bahwa perlunya membangun rasa nasionalisme yang kuat untuk penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga program P3DN bisa berjalan optimal.

"Selama ini saya perhatikan seringkali ada yang selalu berkilah dengan berbagai alasan sehingga kemudian impelementasi P3DN menjadi persoalan yang tak kunjung terpecahkan," jelas Luhut.

Ia menilai, sudah saatnya bersikap tegas terkait penggunaan produk lokal, serta meminta semua pihak baik pemerintah maupun swasta untuk menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Baca juga: Pemerintah Perketat Aturan TKDN, Impor Ponsel Turun Drastis

Luhut pun secara khusus meminta kementerian yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir bisa mendorong implementasi penerapan TKDN, bukan hanya sekedar wacana.

"Secara khusus saya menekankan kepada Kementerian BUMN untuk sekali lagi melihat peraturan presiden dengan jelas. Bukan hanya sekedar rencana dan wacana saja mengenai penerapan TKDN ini," tegasnya.

Luhut juga berharap BPKP dan BPPT terlibat dalam mengaudit semua badan usaha dan melaporkan mana saja yang tidak menerapkan TKDN.

Hal ini agar dapat segera diberikan sanksi hingga pencopotan jabatan.

Selain itu, dia meminta pula agar peraturan atau definisi desain dari local content atau brand dari produk anak bangsa turut dihargai.

Baca juga: Bos BUMN Bisa Dicopot Erick Thohir jika Tidak Penuhi Aturan TKDN

Di sisi lain, pengusaha dalam negeri diharapkan dapat bersaing pula dari sisi kualitas maupun harga.

"Kalau semua bersinergi, saya yakin kita akan mencapai tujuan kita yaitu terciptanya 'multiplier effect' yang tinggi, sehingga di saat yang sama kemampuan teknologi Indonesia akan membawa kita menjadi bangsa yang mandiri dan tidak tergantung dari pasokan produk-produk buatan luar negeri," pungkasnya.