Bappenas: Data Pemerintah Kerap Tak Akurat dan Tumpang Tindih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkapkan, program Satu Data Indonesia bertujuan untuk perbaikan tata kelola data di kementerian instansi pusat hingga ke kelurahan/desa.

Menurut dia, selama ini data yang dimiliki kementerian/lembaga maupun di pemerintahan daerah banyak yang tak akurat dan tumpang tindih.

"Data yang selama ini terdapat di kementerian, lembaga dan daerah diproduksi dengan standar dan metodologi berbeda-beda sehingga menghasilkan data yang tumpang tindih, tidak akurat, tidak standar, dan tidak bisa dibagi pakaikan," katanya melalui Webinar Virtual ABDI bertajuk Satu Data Indonesia, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Bappenas: NTT Bisa Andalkan Energi Baru Terbarukan untuk Kembangkan Ekonomi

Suharso menambahkan, sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data, Bappenas bertugas mengoordinasikan satu data Indonesia agar data-data yang dimanfaatkan selama ini tidak lagi terjadi tumpang tindih dan tetap terjaga integritasnya serta metadatanya di tingkat pemerintah pusat dan daerah.

"Satu data Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola, tata pemerintah dengan tujuan untuk terwujudnya data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan oleh para stakeholder," ujarnya.

Ia berharap, data yang diselaraskan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

"Selama ini kita menganalisa data yang terpisah-pisah secara parsial, kita harapkan kelak melalui amanat Perpres ini terbangun kesadaran data yang lebih luas. Seperti saat kita berbicara data kemiskinan," ucap Suharso.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Tak Ada Kebocoran Data Peserta

Dengan adanya satu data Indonesia, pemerintah berharap bisa menganalisa data spasialnya, berupa sebaran maupun interaksi antar wilayah. Bahkan data yang telah disatukan tersebut akan memudahkan penyaluran keuangan negara.

"Kita juga bisa mengaitkan data statistik dan spasial tersebut dengan keuangan negara," ujarnya.