Kemenperin: Kami Kurang Sepakat jika Cukai Dinaikkan Terlalu Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Industri Minuman, Industri Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Edy Sutopo memgungkapkan keresahan terkait wacana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022 mendatang. Ia bilang, pentingnya mempertimbangkan keadaan industri saat menetapkan kebijakan CHT.

"Kami kurang sepakat jika cukai dinaikkan terlalu tinggi. Harus hati-hati tentang kenaikan tarif CHT ini, karena Indonesia masih membutuhkan itu. Kalau industri ini suffer, ini akan berdampak pada penerimaan negara," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/11/2021).

Edy menyebutkan, saat membahas cukai hasil tembakau adalah dampaknya terhadap industrinya, yakni petani dan juga buruh. Pasalnya, peranan ketenagakerjaan pada sektor ini cukup besar. Ia menyebut, sepanjang 2020, sebanyak 4.500 tenaga kerja IHT yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga: Tolak Kenaikan Cukai Rokok, Serikat Pekerja Bikin Petisi Online

Edy meminta, masyarakat kecil seperti petani dan buruh rokok tidak dikesampingkan dalam merumuskan kebijakan cukai hasil tembakau tersebut.

"Kami berkali-kali mendapat keluhan dari petani karena dengan penurunan produksi rokok, penyerapan terhadap bahan baku tembakau makin seret," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mukhtarudin mengatakan, di tengah situasi perekonomian yang masih tertekan akibat pandemi, kenaikan CHT akan memperkeruh keadaan perekonomian nasional.

Dia meminta pemerintah untuk melindungi sektor padat karya, khususnya sigaret kretek tangan (SKT) dari rencana kenaikan CHT nanti.

Menurut dia, saat ini kebijakan yang bersinggungan dengan sektor padat karya melalui IHT sudah diatur sedemikian rupa, termasuk juga dengan kebijakan cukainya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendeteksi dampak dari rencana kenaikan cukai pada tahun depan.

"Pemerintah harus berpikir secara cermat, jangan hanya memikirkan peningkatan pendapatan negara tapi mengabaikan dampak dari industri padat karya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian juga," ujarnya.

Di sisi lain, untuk segmen rokok mesin, dia menilai seharusnya juga tidak eksesif seperti kenaikan CHT pada dua tahun belakangan dan bisa dilakukan secara moderat yang disesuaikan dengan inflasi.

"Menurut saya ini win-win solution, di mana industri tetap dapat bertahan, tenaga kerja terlindungi dari PHK, dan tujuan pengendalian konsumsi dapat tercapai," ujarnya.

Baca juga: Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok dan Mandeknya Reformasi Fiskal