Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilaporkan ke KPK karena Bisnis PCR, Luhut: Kampungan, Cari Popularitas

Kompas.com - 15/11/2021, 16:27 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, disebut-sebut ada dalam pusaran bisnis tes PCR.

Bahkan, ada elemen masyarakat yang melaporkan dirinya atas kepemilikan saham tak langsung di perusahaan yang berbisnis PCR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun dirinya berkali-kali menegaskan sama sekali tidak mencari untung dari bisnis tersebut.  

Bisnis PCR yang dilakukan perusahaannya, kata Luhut, murni demi kemanusiaan. Luhut mengklaim tidak ada yang ia takutkan sepanjang dirinya tidak melakukan apa yang dituduhkan. 

Luhut diketahui memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera Tbk (TOBA) dan PT Toba Bumi Energi.

Baca juga: Pendiri PT GSI Blak-blakan Awal Mula Bisnis PCR dan Keterlibatan Luhut

PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di tahun 2020. Sejumlah pengusaha besar patungan untuk membuat PT GSI, salah satunya Garibaldi Thohir, saudara Menteri BUMN Erick Thohir. 

Bisnis utama dari PT GSI yakni menyediakan tes PCR dan swab antigen. Sebagai pemain besar, PT GSI bahkan bisa melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari. 

Lab milik PT GSI bahkan terbilang sangat modern. Perusahaan ini membuka laboratorium tes PCR berstandar Biosafety Level (BSL) 2+. Cabangnya juga tersebar di beberapa lokasi di Jabodetabek. 

Laboratorium milik PT Genomik Solidaritas Indonesia ini dirancang untuk dapat memberikan pelayanan tes PCR yang tidak hanya berskala masif, tetapi juga memberikan hasil tes yang lebih cepat.

Baca juga: PT GSI Milik Luhut Punya Lab Modern dan Kapasitas Besar untuk Tes PCR

Ia menuturkan, kalau memang jadi polemik, ia mempersilahkan PT GSI diaudit secara independen, termasuk soal aliran dana dari pendapatan layanan PCR selama ini. 

“Enggak ada masalah. Kan nanti gampang saja, diaudit saja segera,” kata Luhut di kantor Polda Metro Jaya seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (15/11/2021).

Kendati demikian, Luhut mengingatkan bahwa dalam sebuah laporan siapa pun harus belajar berbicara dengan data. Terlebih jika hal tersebut menyangkut dengan nama baik seseorang.

Bahkan, mantan Dubes Singapura ini menyebut, pelapor dirinya ke KPK hanya cari sensasi saja karena tidak berdasarkan data akurat. 

“Kita harus belajar untuk bicara dengan data, jangan pakai perasaan atau rumor. Itukan kampungan kalau orang bicara katanya- katanya, itu cari popularitas. Paling mudah kan suruh diaudit,” tegasnya.

Baca juga: Bantahan Luhut dan Erick Thohir Keruk Untung dari Bisnis PCR PT GSI

Alasan Luhut tidak pakai yayasan

Luhut membeberkan alasan mengapa dirinya memilih opsi penempatan saham di perusahaan PT GSI tidak melalui yayasan meskipun tujuannya untuk amal. Ini karena sumber daya yang ada untuk mendukung program PCR berada di perusahaan tambang miliknya. 

"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," ujar Luhut melalui keterangan yang diunggah pada akun Facebook dan Instagram-nya beberapa waktu lalu. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Kunjungan Warga RI ke Singapura Meningkat Gara-gara Konser Taylor Swift

Jumlah Kunjungan Warga RI ke Singapura Meningkat Gara-gara Konser Taylor Swift

Whats New
Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Earn Smart
KJRI Cape Town Gelar 'Business Matching' Pengusaha RI dan Afrika Selatan

KJRI Cape Town Gelar "Business Matching" Pengusaha RI dan Afrika Selatan

Whats New
Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Whats New
Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Whats New
Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Whats New
Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Whats New
Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Whats New
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Whats New
Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Whats New
Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

BrandzView
Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Whats New
Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Whats New
Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Work Smart
Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com