Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya terhadap Pasar Modal?

KOMPAS.com - Pada 25 Nov 2021 yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja yg dikenal Omnibus Law cacat formil karena mengabaikan prosedur ideal penyusunan UU.

Selanjutnya pemerintah dan DPR diperintahkan untuk memperbaiki UU tersebut dalam waktu 2 tahun. Bagaimana dampaknya terhadap pasar modal ?

Sejak pembahasan hingga disahkan pada tahun 2020 yang lalu, Omnibus law adalah salah satu sentimen positif yang dianggap sebagai penggerak pasar modal.

Sebab, aturan ini melakukan revisi terhadap berbagai aturan yang dianggap menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Baca juga: Hippi Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja Tak Pengaruhi Iklim Investasi, Ini Sebabnya

UU yang direvisi juga cukup banyak, mulai dari tenaga kerja yang masih pro dan kontra, kemudahan berusaha, UMKM, perpajakan dan sebagainya.

Pajak Dividen dan SWF

Untuk pasar modal, yang manfaatnya dirasakan secara langsung adalah pajak dividen yg tadinya final 10 persen menjadi 0 persen dgn syarat direinvestasikan. Dengan adanya aturan tersebut, perusahaan bisa lebih royal membagikan dividen dan investor juga memiliki kecenderungan untuk mereinvestasikan dividen tersebut.

Reinvestasi dividen dapat dilakukan pada pasar modal seperti saham, obligasi dan reksa dana, produk jasa keuangan perbankan seperti tabungan deposito, ataupun sektor riil seperti membeli emas batangan, reinvestasi pada perusahaan dan berbagai aktivitas lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan sehingga diharapkan semakin menggerakkan perekonomian dan pasar modal itu sendiri.

Manfaat lain berkaitan dengan pasar modal adalah pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau dikenal Sovereign Wealth Fund (SWF). Lembaga ini sudah terbentuk dan telah berpartisipasi dalam IPO dan divestasi BUMN.

Adanya SWF Indonesia menambah keyakinan dari SWF dan Lembaga pengelola investasi jangka panjang di negara lain untuk ikut berpartisipasi dalam mega IPO bernilai triliunan serta membantu BUMN konstruksi dalam meringankan beban hutangnya.

Entah kebetulan atau tidak, sehari setelah berita tersebut keluar, IHSG mengalami penurunan yang cukup dalam hingga 2,06 persen. Angka ini terbilang cukup dalam karena di atas 2 persen meskipun juga bukan suatu fenomena yang luar biasa untuk pasar modal.

Jika perubahan di atas 5 persen, baru bisa dikatakan luar biasa. Meski demikian, memang sudah cukup lama tidak terjadi penurunan hingga 2 persen di bursa sehingga banyak dimanfaatkan oleh investor untuk masuk ke reksa dana saham.

RUdiyanto/ Yahoo Finance IHSG pasca putusan MK Omnibus law

Sumber : Yahoo Finance, 25 Nov 2021

Apakah penurunan ini karena putusan MK? Rasanya masih terlalu cepat utk menyimpulkan demikian. Sebab pada hari yang sama, tidak hanya saham Indonesia tapi penurunan juga terjadi pada saham regional dan Amerika Serikat.

Penurunan ini lebih ke spekulasi tapering yang dilakukan lebih cepat, data makro China yang kurang baik, dan yang paling baru ini kekhawatiran akan kasus COVID-19 varian Omicron yang dikatakan lebih berbahaya dari varian Delta.