Pengamat: DMO Minyak Sawit Naik Jadi 30 Persen, Harga CPO Bisa Tambah Liar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah menaikkan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 30 persen dari 20 persen untuk minyak goreng dinilai tidak tepat.

DMO adalah kewajiban badan usaha untuk menyerahkan 30 persen minyak dari bagiannya kepada negara untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira meminta agar kebijakan DMO tersebut dibatalkan karena dinilai hanya memperkeruh keadaan.

Baca juga: Ada Logo Halal Baru, Produk dengan Label Halal MUI Masih Boleh Beredar?

Menurutnya, selain karena adanya perang antara Rusia dan Ukraina, kebijakan DMO pada minyak goreng ini justru membuat harga crude palm oil (CPO) di pasar internasional makin mahal.

"Dibatalkan saja DMO 30 persen, karena membuat harga CPO tambah liar di pasar internasional dan memicu bocornya CPO keluar negeri karena disparitas harga antara ekspor dan domestik makin jauh," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (14/3/2022).

Pemerintah menaikkan angka DMO menjadi 30 persen untuk memberikan jaminan yang lebih besar kepada produsen minyak goreng atas ketersediaan bahan baku.

Namun, sebelum menerapkan kebijakan DMO 30 persen, pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan DMO 20 persen yang diterapkan sebelumnya.

Sebab, pemerintah tidak pernah mengumumkan perusahaan CPO mana saja yang tidak patuh pada kebijakan DMO 20 persen. Pemerintah juga dinilai tidak menindak tegas perusahaan yang tidak patuh DMO dengan mencabut izin ekspor perusahaan tersebut.

Baca juga: Mau Tukar Valas? Cek Dulu Kurs Rupiah di BCA hingga Bank Mandiri

"Kalau memukul rata semua perusahaan sawit tidak patuh DMO sehingga DMO harus dinaikkan jadi 30 persen itu kan zalim ya. Nanti bisa berakhir pelarangan ekspor total CPO karena kepatuhan DMO-nya rendah. Yang kena adalah perusahaan-perusahaan yang patuh aturan," ucapnya.

Selain itu, kebijakan DMO ini akan berdampak menekan keuntungan perusahaan sawit yang yang mengekspor produknya.

Kemudian, perusahaan sawit yang terkena dampak dari DMO adalah perusahaan yang tidak punya integrasi dengan industri makanan minuman atau hilirisasi sawit.

"Akhirnya perusahaan bingung mau jual DMO ke mana. Ini harus difasilitasi oleh pemerintah sehingga tidak ada pasokan CPO yang terbuang percuma," tutur dia.

Baca juga: Jokowi ‘Blusukan’ ke Pasar dan Minimarket Cek Minyak Goreng, Bagaimana Hasilnya?