Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Kendaraan Listrik di Indonesia Capai 16.060 Unit

Kompas.com - 21/03/2022, 14:37 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat, hingga 16 Maret 2022, terdapat 16.060 unit kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia.

Direktur Sarana Transportasi Kemenhub Danto Restyawan mengatakan, pemerintah akan terus mengupayakan penambahan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia untuk menangani perubahan iklim dan penurunan emisi di sektor transportasi.

"Perkembangan data jumlah KBLBB sampai tanggal 16 Maret 2022, dengan total 16.060 unit terdiri dari roda tiga, mobil penumpang, sepeda motor, mobil bus, mobil barang, landasan bis, dan landasan barang," ujarnya saat konferensi pers Grab Ride To The Future, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Mobil Listrik Bebas Bea Masuk, Harganya Bisa Lebih Murah

Pemerintah sudah menerbitkan regulasi Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Untuk mendukung hal tersebut, Kemenhub telah menyusun peta jalan transformasi KBLBB agar kendaraan listrik dijadikan kendaraan operasional pejabat pemerintahan, bus jemputan, dan angkutan perkotaan di pusat maupun di daerah.

Selain itu, upaya lain yang telah dilakukan pemerintah adalah penggunaan kendaraan bermotor di instansi pemerintahan pusat, daerah, dan BUMN.

"Telah disusun rancangan instruksi presiden tentang penggunaan KBLBB di instansi pemerintahan dan pemberian insentif turunan tarif uji tipe untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai," ucapnya.

Kendati demikian, Kemenhub mengatakan pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia harus dilakukan bersama-sama dan terintegrasi dengan lintas sektor, baik dari pemerintah maupun swasta.

Baca juga: Investor Kripto Capai 11 Juta Orang, Bakal Genjot Pertumbuhan Ekonomi Digital?

Pasalnya, kolaborasi pemerintah dan swasta diyakini dapat mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi menuju tahun 2030, serta dapat memuluskan pencapaian target net zero emision di tahun 2060.

"Sinergi lintas antara pemerintah atau perusahaan swasta ini akan makin mempercepat pengembangan ekosistem pengembangan kendaraan listrik yang terintegrasi di Indonesia," kata dia.

Dengan percepatan ini maka akan mendorong ketahanan energi dan kemandirian energi domestik sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) dan penurunan emisi gas rumah kaca.

"Ini sejalan dengan agenda prioritas pemerintah dalam G20 Summit terkait transisi energi berkelanjutan khususnya percepatan pengembangan ekosistem kendaraan lsitrik untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungan yang lebih baik di masa depan," tutur dia.

Baca juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 24 Ditutup, Begini Cara Cek Hasil Seleksinya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Whats New
Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com