Pencetus Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

KOMPAS.com - Sistem ekonomi Gerakan Benteng yakni kebijakan yang dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo yang saat merupakan ekonom. Gerakan Benteng berlangsung selama tiga tahun (1950-1953) dan berakhir setelah Kabinet Natsir tak lagi berkuasa.

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan gagasan dari pemerintah Indonesia di era Menteri Perdagangan era Kabinet Natsir di periode September 1950 sampai dengan April 1951.

Gerakan Benteng bertujuan melindungi pengusaha pribumi ini akhirnya dihentikan karena dianggap gagal.

Saat itu, perekonomian Indonesia tidak stabil setelah Belanda hengkang dari Tanah Air. Belum lagi, Indonesia harus menanggung utang Hindia Belanda sesuai dengan kesepakatan Konferensi Meja Bundar.

Indonesia juga masih dilanda konflik berkepanjangan. Pasca agresi militer Belanda, pemerintah dihadapkan dengan beberapa pemberontakan di dalam negeri.

Baca juga: Tujuan Utama Diberlakukannya Sistem EKonomi Ali Baba

Soemitro Djojohadikusumo sebagai salah satu ahli ekonomi Indonesia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.

Tujuan dilaksanakannya sistem ekonomi gerakan benteng adalah tentulah memberikan kemudahan bagi pengusaha pribumi dalam menjalankan bisnis.

Gerakan Benteng terdiri dari dua kebijakan. Pertama, Gerakan Benteng mengistimewakan importir pribumi. Importir pribumi diberi kewenangan impor khusus.

Selain itu, mereka juga menerima jatah devisa dengan kurs murah. Kedua, kebijakan ekonomi dilakukan dengan pemberian kredit modal pada pengusaha yang selama ini sulit memperoleh pinjaman dari lembaga pendanaan seperti bank.

Baca juga: Pengertian Sistem Ekonomi, Jenis, Kelebihan dan Kekurangannya

Lewat Gerakan Benteng, pemerintah memilih pengusaha-pengusaha pribumi yang akan menerima bantuan. Para pengusaha yang dinamakan importir Benteng ini telah lulus sejumlah persyaratan di antaranya:

• Merupakan importir baru
• Berbentuk badan hukum, perseroan terbatas, atau kongsi
• Memiliki modal kerja minimal sebesar Rp 100.000
• Modal kerja sekurang-kurangnya 70 persen berasal dari bangsa Indonesia asli (pribumi) atau golongan ekonomi lemah
• Memiliki kantor untuk pegawai dan tenaga kerja

Program Benteng dinilai gagal karena salah sasaran. Banyak pengusaha bumiputra yang menjual lisensi impor yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha non-bumiputra.

Dalam praktiknya, program ekonomi Gerakan Benteng mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha etnis Tionghoa yang berpengalaman dalam berbisnis.

Kegagalan program Gerakan Benteng menjadi salah satu sumber defisit keuangan negara. Harapannya program ini akan memajukan ekonomi negara, namun ternyata yang terjadi adalah menambah beban defisit anggaran negara yang semakin membesar.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Sistem ekonomi gerakan benteng yakni kebijakan yang dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo untuk menggerakan ekonomi Indonesia, di mana sistem ekonomi gerakan benteng merupakan gagasan dari era Kabinet Natsir.

Sistem ekonomi Gerakan Benteng yakni kebijakan yang dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo untuk menggerakan ekonomi Indonesia, di mana sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan gagasan dari era Kabinet Natsir.