Jokowi Sedih jika Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, belanja negara harus difokuskan kepada produk dalam negeri (PDN). Jokowi mengingatkan, jangan sampai belanja APBN sebesar Rp 2.417 triliun dan belanja APBD sebesar Rp 1.197 triliun dibelikan produk-produk impor, bukan produk dalam negeri.

Ia mengaku sedih, karena uang tersebut adalah uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak, baik itu PPN, PPh, ekspor, atau PNBP yang dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah. Apabila kemudian dibelanjakan produk impor maka itu adalah tindakah yang bodoh.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Jokowi: Bank Dunia Prediksi 60 Negara Akan Ambruk Perekonomiannya karena Ancaman Krisis

"Ini APBN/APBD lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya, lapangan kerjanya yang dapat ya negara lain," katanya dikutip melalui siaran pers LKPP.

Oleh sebab itu, Kepala Negara ini meminta agar aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) melakukan pengawasan dan pengawalan program belanja produk dalam negeri agar berhasil.

"Saya mendengar alasannya macam-macam, spec-nya enggak pas, kualitasnya enggak baik. Alasannya banyak sekali. Itu harus bapak kawal," perintahnya.

Jokowi bilang, sudah mengecek sejumlah peralatan yang sudah ada substitusi impornya. Namun ia melihat masih banyak yang membeli versi impor.

Sekali lagi dirinya mengingatkan, apapun alasannya, produk dalam negeri adalah pilihan utama.

Jokowi membandingkan sejumlah alat seperti mesin jahit low speed, harga impor Rp 13 juta sementara lokal Rp 12,8 juta.

"Harga lokal lebih murah. Sudah tutup mata beli yang PDN, itu. Enggak ada alasan," tegas dia.

Baca juga: Jokowi Kecewa, Pemerintah Pusat dan Daerah Lebih Suka Belanja Produk Impor

Kemudian alat mekanik impor yang harganya Rp 22.9 juta, sementara PDN dipasarkan Rp 28 juta.

"Jangan alasannya lebih murah. Karena nilai tambahnya untuk dalam negeri, membuka lapangan kerja dalam negeri. Beli PDN. Sehingga lapangkan kerja semakin banyak karena kita beli produk dalam negeri," tegas Presiden lagi.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas dalam kegiatan yang sama mengatakan, LKPP telah melakukan sejumlah penyesuaian regulasi untuk mendukung arahan Presiden terkait peningkatan produk dalam negeri.

"Dari kebijakan Presiden tersebut, diamanatkan sebesar 40 persen belanja dialokasikan untuk UMK dan Koperasi. Sambil kita dorong pembentukan katalog elektronik lokal di daerah," jelasnya.

Anas lebih lanjut mengatakan, kunci pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan pemerataan ke daerah-daerah. Untuk itu, pemerintah daerah didorong agar segera membentuk katalog lokal.

Dari data LKPP, saat ini baru 123 pemerintah daerah yang sudah mengembangkan etalase barang/jasa di katalog lokal. Ini artinya, lanjut Anas, baru 22,4 persen dari seluruh pemerintah daerah yang berjumlah 425 pemda.

Baca juga: Jokowi Larang Direksi Komisaris BUMN Jadi Pengurus Parpol dan Caleg