Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi dengan MyPertamina Tak Efektif

Kompas.com - 25/07/2022, 14:45 WIB
Akhdi Martin Pratama

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai penggunaan MyPertamina untuk menggendalikan penggunaan BBM bersubsidi dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Sebab, untuk menggunakan MyPertamina harus memiliki gawai dan menggunakan internet.

Padahal tak semua konsumen Pertamina memiliki gawai dan akses internet yang memadai. Untuk itu, jika dipaksakan diperkirakan akan banyak masyarakat yang sejatinya membutuhkan BBM bersubsidi tak bisa memiliki akses karena keterbatasan gawai dan akses internet.

"Pengendalian BBM subsidi dengan MyPertamina tidak efektif. Justru orang kayalah yang akan mendapatkan akses BBM subsidi. Padahal target Jokowi adalah masyarakat miskin. MyPertamina tidak sesuai untuk tujuan pengendalian BBM subsidi yang tepat sasaran," ujar Fahmy dilansir dari Kontan, Senin (25/7/2022).

Fahmy menambahkan, rencana Kementerian ESDM dan Pertamina untuk menggendalikan penggunaan BBM bersubsidi dengan menggunakan kriteria mobil dibawah 2.000 cc juga dinilai tak efektif untuk memberikan subsidi kepada masyarakat miskin.

Baca juga: Sudah 220.000 Kendaraan Mendaftar MyPertamina Jadi Penerima Pertalite dan Solar

"Sekarang yang harus disubsidi Pemerintah itu mobilnya atau masyarakat miskinnya. Sebab banyak orang kaya yang memiliki mobil baru dengan cc dibawah 2.000 cc. Sehingga subsidi BBM dengan kreteria mobil dibawah 2.000 cc tidak adil bagi masyrakat miskin. Dan tak tepat sasaran," kata dia.

Menurutnya, untuk menggendalikan penggunaan BBM bersubsidi adalah dengan membuat Perpres kendaraan yang boleh membeli BBM bersubsidi. Dalam aturan tersebut nantinya hanya sepeda motor, kendaraan angkutan barang dan mobil angkutan umum yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Dengan begitu, lanjut Fahmy akan lebih mudah untuk menggendalikan konsumsi BBM bersubsidi.

Sementara itu, Fahmy tak melihat adanya motif politik dari penggunaan MyPertamina untuk pengendalian BBM bersubsidi.

Baca juga: Pertamina: Beli BBM Subsidi Tidak Wajib Pakai MyPertamina

"Tidak benar anjuran pengendalian BBM subsidi menggunakan MyPertamina karena motif politik seperti untuk mendukung Erick Thohir untuk menjadi Presiden. Ini murni inisiatif Kementerian ESDM dan Pertamina untuk merespons kemarahan Presiden Jokowi yang melihat subsidi BBM yang besar sekali. Namun respons Pertamina yang cepat itu tak tepat dan tak efektif," ucapnya.

Menurutnya, jika Erick Thohir menggunakan isu MyPertamina sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitasnya, justru salah besar dan bukan langkah yang cerdas. Malahan penggunaan MyPertamina ini akan menurunkan elektabilitas Erick Thohir.

"Saya yakin Erick Thohir tak menggunakan isu pengendalian BBM subsidi dengan menggunakan MyPertamina. Jika MyPertamina dijadikan sarana untuk mendongkrak elektabilitas tentu itu salah besar. Justru itu akan menjatuhkan Erick Thohir. Jika Pertamina menggunakan MyPertam untuk mendongkrak elektabilitas, seharusnya Erick Thohir marah," tutup Fahmy. (Noverius Laoli)

Baca juga: Pertamina Perluas Cakupan Uji Coba MyPertamina hingga 50 Kota, Termasuk DKI Jakarta

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pengendalian BBM Bersubsidi Diharapkan Tak Dikaitkan dengan Politik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rupiah Melemah terhadap Dollar AS, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Baht hingga Ringgit

Rupiah Melemah terhadap Dollar AS, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Baht hingga Ringgit

Whats New
5 Minimal Saldo BRI untuk Tarik Tunai ATM Sesuai Jenis Tabungannya

5 Minimal Saldo BRI untuk Tarik Tunai ATM Sesuai Jenis Tabungannya

Spend Smart
Seleksi CPNS 2024 Dimulai Juni-Juli, Masih Ada 4 Instansi Belum Mengisi Rincian Formasi

Seleksi CPNS 2024 Dimulai Juni-Juli, Masih Ada 4 Instansi Belum Mengisi Rincian Formasi

Whats New
[POPULER MONEY] Indonesia Selangkah Lebih Dekat Gabung Klub Negara Maju | Pesan Bea Cukai ke 'Jastiper'

[POPULER MONEY] Indonesia Selangkah Lebih Dekat Gabung Klub Negara Maju | Pesan Bea Cukai ke "Jastiper"

Whats New
XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Komisaris

XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Komisaris

Whats New
Ketidakpastian Global Percepat Adopsi 'Blockchain'

Ketidakpastian Global Percepat Adopsi "Blockchain"

Whats New
XL Axiata Bakal Tebar Dividen Rp 635,55 Miliar

XL Axiata Bakal Tebar Dividen Rp 635,55 Miliar

Whats New
Instansi Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Rincian Formasi ASN 2024

Instansi Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Rincian Formasi ASN 2024

Whats New
Starlink Segera Beroperasi di RI, Telkom Tak Khawatir Kalah Saing

Starlink Segera Beroperasi di RI, Telkom Tak Khawatir Kalah Saing

Whats New
Pandu Sjahrir Ungkap Tantangan Industri Batu Bara, Apa Saja?

Pandu Sjahrir Ungkap Tantangan Industri Batu Bara, Apa Saja?

Whats New
Dukung Efisiensi Energi dan Keberlanjutan, Pupuk Kaltim 'Revamping' Pabrik Tertua

Dukung Efisiensi Energi dan Keberlanjutan, Pupuk Kaltim "Revamping" Pabrik Tertua

Whats New
Seleksi Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN 2024 Digelar Juni

Seleksi Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN 2024 Digelar Juni

Whats New
Indodax: Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak

Indodax: Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak

Whats New
Penjualan iPhone Anjlok Hampir di Seluruh Negara di Dunia

Penjualan iPhone Anjlok Hampir di Seluruh Negara di Dunia

Whats New
Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS 2024 Bebas Joki dan Titipan Pejabat, Ini Alasannya

Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS 2024 Bebas Joki dan Titipan Pejabat, Ini Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com