Luhut: Mungkin Presiden Jokowi Umumkan Kenaikan Harga BBM Subsidi Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar pada pekan depan.

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: Ada Subsidi BBM hingga Pengendalian Pangan, BI: Belum Perlu Naikkan Suku Bunga Acuan

Soal dampak kenaikan harga BBM subsidi ke inflasi, Luhut mengatakan, hal itu akan tergantung dari besaran harga kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Luhut mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi beban APBN. Selain itu, pemerintah juga mengaku sudah melakukan upaya peralihan ke kendaraan listrik, penggunaan biofuel.

"Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik yang sekarang kebetulan agak turun itu kita harus siap-siap karena subsidi kita kemarin Rp 502 triliun. Kami berharap bisa tekan ke bawah tadi dengan pengurangan mobil, motor ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga Pertalite yang tadi kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi Solar," jelasnya.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Anggaran Subsidi Energi Bisa Jebol

Siapkan bansos

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jika harga BBM subsidi mengalami kenaikan, pemerintah menyiapkan bantalan dalam bentuk bantuan sosial atau bansos.

Sri Mulyani mengatakan, desain bansos tidak berubah, seperti saat penyaluran di masa pandemi Covid-19. Dia bilang, penyalurannya akan menggunakan platform yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Menteri Sosial.

"Bantalan sosial untuk tahun depan kita masih tetap, dan tidak dengan skema baru, tapi mengikuti desain bansos seperti PKH dan sembako, tetap kita funakan platformnya. Mungkin jumlah bulannya atau jumlah manfaatnya bisa ditambahkan kalau dibutuhkan bantalan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Dia juga mengatakan, bansos akan memperhatikan penyaluran untuk segmen yang paling rentan.

"Tahun depan tidak dengan skema baru, atau seperti yang dilakukan Ibu Mensos, dengan memperhatikan segmen masyarakat yang paling rentan, seperti difabel dan masyarakat usia lanjut," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPR Sebut Belum Ada Usulan Kenaikan Harga BBM dari Pemerintah