Berkat Pola Kerja Digital, Kemenkeu Hemat Anggaran Rp 1,36 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pola kerja baru yang diimplementasikan sepanjang pandemi telah menghemat anggaran belanja Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada 2022, Kemenkeu telah menghemat anggaran mencapai Rp 1,36 triliun.

Ia mengatakan pandemi Covid-19 telah membuat Kemenkeu mempercepat transformasi kerja yang kini lebih berbasis digitalisasi. Pegawai Kemenkeu saat ini bisa bekerja lebih fleksibel di waktu kapan pun dan di tempat mana pun, namun tepat menjaga kinerja dan pelaksanaan tugasnya.

Akibat pola kerja tersebut, Kemenkeu mampu melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja, sebab kini pertemuan bisa dilakukan secara daring tak lagi hanya mengandalkan secara fisik.

Baca juga: PT Berdikari Bukukan Pendapatan Rp 1,7 Triliun Kuartal II-2022

"Berbagai reformasi yang kita lakukan terlihat sangat menentukan anggaran di Kemenkeu, berbagai pola kerja baru ini telah mendorong spending better di Kemenkeu," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (5/9/2022).

Bendahara Negara itu merinci efisiensi anggaran sebesar Rp 1,36 triliun itu mencakup, penurunan belanja birokrasi sebesar Rp 618,81 miliar di 2022 jika dibandingkan dengan belanja birokrasi sebelum pandemi Covid-10 pada 2019.

Lalu implementasi kebijakan meeting atau rapat secara daring dan hybrid yang tidak perlu menyediakan konsumsi telah menciptakan efisiensi Rp 161,70 miliar dibandingkan belanja untuk rapat pada 2019.

"Rapat-rapat yang dulu sering itu (secara fisik) menjadi drop, kita menciptakan kebijakan rapat secara daring dan hybrid jadi efisien. Dulu kalau setiap rapat ada konsumsi, tiga kali rapat, tiga kali konsumsi diberikan, belum lagi wara wiri petugas yang jadi paramusajinya," jelas dia.

Baca juga: Sri Mulyani Mau Ubah Insentif Lembur PNS Kemenkeu

Kemudian, digitalisasi turut membuat belanja alat tulis kantor (ATK) hingga supplies mampu menghasilkan efisiensi sebesar Rp 132,72 miliar dibandingkan belanja ATK pada 2020.

Selain itu, dengan kebijakan konsolidasi pengadaan laptop di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menghasilkan efisiensi anggaran mencapai Rp 140,83 miliar.

“Dulu setiap unit, direktur atau bagian beli laptop sendiri-sendiri sehingga laptopnya bisa nano-nano, berbagai macam warna dan merek dan software. Sekarang lebih tersentralisir,” ungkap Sri Mulyani.

Sementara dari penerapan ruang kerja masa depan (RKMD) yang berupa activity based workplace, satelite office, flexible working space, dan flexible working arangement (FWA) berdampak pada turunnya alokasi sewa kantor sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp 14,35 miliar.

Baca juga: Sektor-sektor Saham Ini Bakal Tertekan Setelah Kenaikan Harga BBM

Di sisi lain, implementasi shared service sentralisasi gaji yaitu pembayaran belanja pegawai terpusat telah memberi efisiensi terhadap pengeluaran Kemenkeu sebesar Rp 9,46 miliar.

“Dulu masing-masing unit Eselon I membayar gaji dan menimbulkan belanja pegawai ada lebih dari 500 pegawai hanya mengurus gaji. Ini sekarang turun hanya 25 pegawai,” katanya.

Terakhir, Kemenkeu melakukan penghematan sebesar Rp 290 miliar karena penggunaan collaborative tools atau aplikasi pendukung pekerjaan kolaboratif secara terpusat menghasilkan efisiensi dari selisih harga kontrak dengan harga yang terpublikasi pada e-katalog LKPP.

“Dulu naskah dinas harus jalan-jalan ke berbagai pihak stakeholder karena harus dikonsultasikan, sekarang mereka bisa dengan tools. Kita bekerja sama dengan satu naskah dinas secra sangat efisien,” tutupnya.

Baca juga: Saat Pengusaha Otobus Keluhkan Kelangkaan Ban...