Bos Garuda: Enggak Ada Satu Sen Pun dari PMN Dipakai Buat Bayar Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menegaskan, suntikan dana dari pemerintah berupa penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, tidak akan digunakan untuk pembayaran utang perseroan. Adapun pada tahun ini Garuda mendapat alokasi PMN sebesar Rp 7,5 triliun.

"Yang paling mau ditegaskan dari pembagian uang Rp 7,5 triliun itu, enggak ada satu sen pun untuk membayar utang," ujarnya saat ditemui usai rapat dengan Komisi XI DPR RI terkait PMN, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Sebagai informasi, maskapai pelat merah itu tengah melakukan restrukturisasi utang sebagai upaya menyehatkan kembali keuangan perusahaan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang Garuda saat ini mencapai 10,1 miliar dollar AS.

Baca juga: Garuda Indonesia Dapat Fasilitas Pembiayaan Rp 725 Miliar, untuk Apa Saja?

Irfan menjelaskan, dana PMN yang diberikan pemerintah bakal digunakan pihaknya untuk kebutuhan perawatan (maintenance) sekitar 28 pesawat yang selama pandemi disimpan di hanggar. Saat ini Garuda mengoperasikan 38 pesawat dan berencana terus menambah hingga menjadi 66 pesawat.

"Pada saat pandemi, kita kan mulai enggak ada income, bekurang habis, mulailah sewa pesawat tidak dibayar, maintenance tidak dibayar, atau bahkan tidak di-maintenance, jadi pesawatnya kita masukkin hanggar. Nah dengan PMN yang tadi, (pesawat) yang tadinya masuk ini, dibenerin," kata dia.

Selain untuk kebutuhan perawatan pesawat, PMN akan digunakan untuk restorasi dan modal kerja perusahaan, di antaranya pembayaran sewa pesawat dan pembayaran avtur ke depan.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, suntikan PMN senilai Rp 7,5 triliun ke Garuda rencananya akan diberikan pemerintah melalui skema right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

Meski demikian, penambahan modal itu belum terealisasi, sebab baru akan diberikan setelah kesepakatan perdamaian dengan kreditur sudah disahkan dalam putusan homologasi di pengadilan.

"Jadi PMN masuk sesudah balanced-nya atau neracanya Garuda realtif sudah lebih managable dan negosiasi dengan kreditur sudah dilakukan dan sudah disahkan dalam putusan pengadilan yang homologasi," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Ia menekankan, pemberian PMN perlu dibarengi dengan perbaikan kinerja keuangan dan bisnis Garuda. Lantaran, pemerintah tak ingin lagi maskapai pelat merah tersebut beroperasi dengan mengulangi kesalahan di masa lalu yang menyebabkan kerugian dan penumpukan utang.

"Jadi ini satu paket dengan right issue dan kesepakatan dengan para kreditur. Namun, untuk masalah governance di Garuda, terutama menyangkut korupsi masa lalu, tetap dilakukan oleh penegak hukum, terpisah dari koorporasi," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Kapan Saham Garuda Indonesia Kembali Diperdagangkan? Ini Kata OJK