Operasi Pasar, Bulog Telah Gelontorkan 650.000 Ton Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog sudah menggelontorkan 650.000 ton beras untuk keperluan program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) atau operasi pasar di seluruh wilayah Indonesia sejak awal tahun hingga minggu ke 3 September 2022.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, operasi pasar dilakukan sebagai upaya menjaga harga beras di pasaran agar tidak terjadi lonjakan. Hal ini mengingat Bulog memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras.

Menurut Buwas, sapaan akrabnya, dia telah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk memastikan kegiatan operasi pasar semakin dimasifkan agar tidak ada gejolak harga di tingkat konsumen. Ia bilang, perusahaan terus melakukan pemantauan secara berkala terkait pergerakan harga beras di pasar dan menjamin ketersediaannya.

Baca juga: Jaga Ketersediaan Bahan Pokok, Perum Bulog Gandeng Perusahaan India

“Masyarakat jangan khawatir, Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga," ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/9/2022).

"Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini, berdasarakan pencatatan harga beras hanya mengalami sedikit kenaikan dikarenakan faktor kenaikan harga BBM dan memasuki musim gadu" lanjut Buwas.

Dia menyatakan, Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersediaan pangan ini. Selain memiliki jaringan infrastruktur kantor dan gudang yang tersebar hingga pelosok tanah air, perusahaan juga sudah memiliki gudang retail modern sebagai pusat distribusi serta penjualan secara retail.

Buwas pun memastikan, seluruh jaringan yang bekerja sama dengan Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal, baik secara offline maupun online, juga di outlet-outlet binaan Bulog seperti rumah pangan kita (RPK) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada.

Menurutnya, Bulog akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga harga beras di tingkat konsumen tetap stabil atau tidak mengalami lonjakan.

“Yang menjadi fokus kami saat ini adalah stabilitas harga beras di masyarakat, untuk itu kami akan upayakan semaksimal mungkin pelaksanaan program stabilisasi tersebut tanpa ada unsur kepentingan apapun kecuali kepentingan rakyat, terlebih ditengah situasi seperti sekarang," tutupnya.

Baca juga: Pemerintah Alokasikan Rp 156 Triliun, Buat Bayar Pensiunan PNS hingga Beras Bulog di 2023