Ekonomi Indonesia Relatif Tangguh Hadapi Tantangan Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Perekonomian Indonesia dinilai relatif tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk resesi ekonomi global yang diprediksi terjadi pada 2023.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto mengatakan salah satu tantangan ekonomi yang harus diwaspadai pemerintah lonjakan inflasi.

“Tapi Indonesia lumayan cukup baik ya, cukup resilience terkait dengan inflasi ini. Menurut saya kita bukanlah yang terburuk kalau di kawasan Asia Tenggara atau dibandingkan dengan negara lain,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (14/10/2022).

Kenaikan inflasi yang tinggi secara global terdorong oleh konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina dan China-Taiwan. Hal ini dapat mengakibatkan naiknya harga pangan dan energi.

Baca juga: Potensi Resesi Global 2023, Ini Investasi yang Disarakan Robert Kiyosaki

Teguh mengatakan inflasi di Amerika Serikat (AS) dan di Eropa pasti akan dibarengi dengan kebijakan moneter yang ketat dengan manaikan suku bunga oleh bank sentral di masing-masing negara.

Teguh menyebut, inflasi 9 persen yang terjadi di AS menjadi sejarah baru bagi Negeri Paman Sam. Inflasi tinggi ini akan dibarengi dengan pengetatan likuiditas melalui kenaikan suku bunga di AS untuk meredam inflasi, yang pada akhirnya akan diikuti oleh negara-negara lain termasuk Indonesia untuk menaikkan suku bunga.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi September 2022 sebesar 1,17 persen. Adapun secara tahunan pada September lalu inflasi Indonesia mencapai 5,95 persen secara year on year (yoy).

Sementara pada Agustus 2022, inflasi tahunan Indonesia sebesar 4,69 persen secara tahunan. Di kawasan Asia Tenggara, persentase inflasi Indonesia tersebut urutan ke-4 terendah. Vietnam 2,89 persen yoy pada Agustus 2022, Brunei Darussalam 3,8 persen yoy pada Mei 2022, dan Malaysia 4,4 persen yoy pada Juli 2022.

Baca juga: Bank DBS Prediksi Resesi Ekonomi Dunia Tidak Bertahan Lama

Adapun negara dengan inflasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara adalah Laos 30,1 persen yoy pada Agustus 2022. Kemudian Myanmar 17,78 persen yoy pada Mei 2022, Thailand 7,86 persen yoy pada Agustus 2022, Kamboja 7,8 persen yoy pada Agustus 2022, Singapura 7 persen yoy pada Juli 2022, serta Filipina 6,3 persen (yoy) pada Agustus 2022.

Tantangan berikutnya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang menurut Teguh, bukan lagi pilihan tetapi memang sudah harus dilakukan.

Mitigasi pemerintah

Di sisi lain, Teguh mengapresiasi langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga akan membuat perekonomian dalam negeri dapat meminimalkan dampak negatif dari kenaikan harga BBM bulan September 2022.

“Catatan saya, bantuan-bantuan bantalan sosial yang assistance, ada bantuan upah dan juga yang menarik adalah pengendalian inflasinya tidak hanya di level pusat, tapi juga partisipasi daerah. Dengan mitigasi terutama menjamin ketersediaan bahan pokok yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah,” jelas dia.

Baca juga: Chatib Basri: Kalau Ditanya Indonesia Akan Resesi Tidak, Jawaban Saya Tidak...

“Ini saya rasa memberikan harapan akan resiliensi perekonomian Indonesia. Artinya inflasi pasti akan meningkat pasca-kenaikan harga BBM, tetapi yang penting yang perlu dijaga adalah ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokoknya nanti,” tambah Teguh.

Seperti diketahui, ada empat bantuan sosial yang akan disalurkan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu pada Oktober ini, termasuk kompensasi dari kenaikan BBM. Pertama, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Menurut Teguh perlu perluasan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM dan bantuan untuk para pengemudi ojek online.