Gandeng 3 Negara Afrika, Luhut Ingin Kerja Sama Energi dan Ekonomi Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Special Ministerial-CEOs Meeting untuk membahas potensi kerja sama dan kolaborasi dengan Republik Demokratik Kongo, Republik Rwanda, Republik Senegal.

Pertemuan ini membahas masalah di bidang keamanan energi, industri pertambangan berkelanjutan, infrastruktur strategis, dan ekonomi digital dalam konteks rantai pasokan global untuk meningkatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Pertemuan tingkat menteri dengan para pimpinan perusahaan Indonesia ini dilakukan untuk mendapatkan model kerja sama terbaik dari para pelaku bisnis untuk jangka panjang. Perlu pemahaman mengenai pentingnya menjaga rantai nilai, rantai pasokan global dan perubahan sistem manufaktur tradisional untuk berinovasi dan memasuki pasar global baru.

Baca juga: Luhut: Progres Kereta Cepat 80,40 Persen, Beroperasi Pertengahan 2023

"Ekonomi Indonesia berkembang sangat pesat, dan kami dengan cepat beralih dari mengekspor bahan mentah ke mengembangkan industri bernilai tambah. Terinspirasi oleh Semangat Bandung dan Kerja Sama Selatan, kami ingin bekerja sama dan membantu negara-negara berkembang lainnya memperkuat sektor swasta mereka untuk melakukan hal yang sama," ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan dalam sambutannya, dikutip Jumat (18/11/2022).

Untuk mencapai basis industri dan industri pertambangan yang berkelanjutan, Indonesia mendukung pengembangan model bisnis baru, teknologi dan platform baru, serta infrastruktur yang mendukung transformasi peningkatan produktivitas.

Beberapa lembaga pemerintah mungkin tertinggal dalam hal pengembangan infrastruktur, namun banyak perusahaan global swasta yang mencari peluang investasi di bidang infrastruktur dan industri strategis.

Baca juga: Luhut: Indonesia Sangat Siap Kembangkan Ekosistem Karbon Biru

Hal ini akan mempermudah, serta menarik BUMN dan swasta untuk berpartisipasi dalam semua proyek strategis dengan memperkuat dan memperluas mekanisme inovatif untuk memfasilitasi kemitraan antara publik serta swasta. Investasi diperlukan dalam pengembangan sumber daya manusia untuk dapat beradaptasi dengan perubahan ini.

Pendidikan teknis, pelatihan kejuruan, dan pembelajaran berbasis kerja akan membantu lebih banyak anak muda mengejar karir teknologi informasi dan teknologi inovatif digital yang menjanjikan. Berbagai inovasi baru tersebut akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

"Kita butuhkan keterlibatan dan kolaborasi publik-swasta di setiap tingkatan untuk meningkatkan daya saing, kemakmuran, dan masa depan kita. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara bergabung dengan kita hari ini, bersama dengan perusahaan-perusahaan terbaik Indonesia. Kami ingin bergerak cepat, dalam beberapa bulan saya berharap Gugus Tugas bersama kita sudah selesai mengidentifikasi kerja sama konkret yang bisa dilakukan," ucap Luhut.

Mantan Menko Polhukam ini menekankan, negara berkembang harus mandiri berdaulat, menggunakan dan mengeksploitasi sumber daya alamnya dengan cara yang benar.

"Yang berarti bahwa negara-negara berkembang perlu memiliki hak untuk menggunakan kebijaksanaan mereka sendiri dan mengoptimalkan kelimpahan alami mereka menuju kemajuan dan pembangunan ekonomi mereka sendiri," pungkas Luhut.

Baca juga: Luhut Berharap O20 Bisa Manfaatkan Peluang Ekonomi Kelautan