Jokowi: Pemerintah akan Terus Kejar dan Sita Aset Obligor BLBI yang Tidak Kooperatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan mengejar dan menyita aset-aset obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak kooperatif.

Hal tersebut disampaikan dalam keterangan pers Presiden RI yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/2/2023).

"Dalam hal penindakan pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif," kata dia.

Baca juga: 7 Aset Eks Debitur BLBI Jadi Milik Pemerintah

Selain itu, Jokowi menjelaskan, aparat penegak hukum telah melakukan sejumlah penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi misalnya kasus ASABRI dan Jiwasraya.

Seperti telah diberitakan, kasus ASABRI menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 22 triliun. Sedangkan kasus Jiwasraya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 16,8 triliun.

"Hal serupa juga akan dilakukan pada kasus-kasus lainnya," imbuh dia.

Baca juga: Satgas BLBI Sita Aset Obligor di Yogyakarta-Surabaya Senilai Rp 99 Miliar

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan kembali kepada aparat penegak hukum bekerja dengan baik.

"Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tebang pilih," tegas dia.

Pemerintah disebut tidak akan campur tangan terkait penegakan hukum. Untuk itu, aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai hukum yang berlaku.

Baca juga: Dua Kali Kalah dalam Gugatan Sita Aset, Satgas BLBI Bakal Lakukan Banding