12,7 Juta Rumah Tangga Belum Punya Rumah, Jumlahnya Berpotensi Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Rumah Umum dan Komersial, Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR Fitrah Nur mengungkapkan, tantangan besar dalam penyediaan rumah di Indonesia adalah masalah backlog.

Dalam Webinar, Pasar Properti Tetap Berjaya Di Tahun Resesi yang digelar Akuratco secara virtual, Selasa (28/2/2023), Fitrah mengatakan sebanyak 12,7 juta rumah tangga belum memiliki rumah. Angkanya ini juga berpotensi meningkat tiap tahunnya.

“12,7 juta rumah tangga belum memiliki rumah dan berpotensi terus meningkat, di mana perkiraan pertumbuhan rumah tangga baru setiap tahunnya 700.000-800.000 KK,” jelasnya.

Baca juga: Rumah Madu Wilbi, Bisnis yang Bantu Lestarikan Madu Daerah

Di sisi lain, pemerintah mendorong program sejuta rumah, di mana pencapaiannya sudah 1,1 juta rumah. Namun hal ini dinilai tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan pertambahan KK baru seriap tahunnya.

“Kita memerlukan banyak hal yang inovatif terkait persedian rumah, termasuk kolaborasi dengan swasta,” lanjut dia.

Di sisi lain, sektor properti berhasil menggerakkan lebih dari 147 subsektor lainnya. Seperti misalnya pembuat keset, gorden, dan banyak lagi. Menurutnya, sektor properti adalah sektor yang padat karya dengan TKDN yang paling tinggi.

Baca juga: Rumah Tapak Menteri di IKN Nusantara Ditargetkan Selesai Juni 2024

“TKDN di sektor properti paling tinggi sekitar 90 persen. Kecuali rumah mewah, yang persentasenya tidak terlalu besar. Saat ini PUPR targetnya bukan lagi mengejar backlog tapi meningkatkan akses masyarakat untuk rumah layak, di tahun 2019 sebesar 56,51 persen menjadi 70 persen di tahun 2024,” lanjutnya.

Adapun target perubahan dalam RPJM 2020-2024 dari 56 persen menjadi 70 persen sampai dengan 2024, dan ada kenaikan 13,25 persen, atau sekitar 11 juta rumah tangga. \

Namun yang bisa dilakukan oleh APBN mendorong hadirnya rumah susun umum sekitar 51.340 unit, rumah khusus 10.000 unit, rumah swadaya 813.660 unit, dan insentif PSU yang masuk ke swasta sebanyak 500.000 unit untuk rumah MBR.

Baca juga: Punya Rencana Beli Rumah atau Kendaraan di 2023? Yuk, Kunjungi BCA Expoversary 2023!

“Jadi, total APBN intervensi dari 4,2 juta unit, intervensi langsung kementerian PUPR hanya 875.000, dan ini tidak sampai 25 persen. Kalau tidak ada tindakan kolaboratif semua stakeholder, tentu hal ini tidak tercapai,” lanjutnya.

Adapun beberapa strategi dan kebijakan pemerintah untuk mendorong rumah layak bagi masyarakat, antara lain mengembangkan inovasi skema program bantuan / penyaluran pembiayaan perumahan bagi sektor formal dan informal.

Kemudian, mendorong akselerasi keterjangkauan masyarakat terhadap akses pembiayaan perumahan melalui peningkatan kualitas keterpaduan sistem informasi, serta pemberian insentif uang muka dan perpajakan untuk pembelian rumah.

Baca juga: Tiap Hari Ada Laporan 10-11 Kasus Kekerasan Pekerja Rumah Tangga, Wakil Ketua MPR: Itu Bukan Angka Sedikit

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi modular dalam pembangunan rumah yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan ramah lingkungn, serta mendorong efisiensi rantai pasok bahan baku properti dari hulu ke hilir.

“Selain itu juga, mendukung Indonesia Green And Affordable Housing Program (IGAHP) degnan semua potensi sumber daya, pendanaan maupun kolaborasi dengan swasta,” tegasnya.

Baca juga: Kenaikan Harga Rumah di Bogor Kalahkan Jakarta hingga Bekasi