Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Penyelewengan, Karung Pupuk Bersubsidi Berencana Dipasang Chip

Kompas.com - 13/03/2023, 21:20 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan berbagai upaya untuk memastikan pupuk bersubsidi bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Salah satu yang sedang dikaji saat ini adalah memasng chip pada karung pupuk bersubsidi.

SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksamana mengatakan, pemasangan chip itu dimaksudkan untuk bisa mendeteksi pergerakan pupuk bersubsidi ketika didistribusikan.

"Kami sedang siapkan tapi belum bisa implementasi karena satu dan hal lain, adalah tracking system di karung. Kita pasang di karung ada semacam chip di setiap karung yang nantinya bisa digunakan untuk tracking pergerakan barang," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3/2023).

Baca juga: Kapasitas Pabrik Pupuk Indonesia 13,9 Juta Ton, Stok Pupuk Subsidi Diklaim Aman

Ia menuturkan, berdasarkan hasil penyelidikan perseroan, memang masih terjadi penyelewengan dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi.

Jika penyelewengan terjadi di tingkat distributor dan kios maka pihaknya masih bisa melacak, sebab distributor dan kios masih di bawah Pupuk Indonesia. Namun, jika penyelewengan terjadi saat pupuk sudah keluar dari kios, pada sulit dideteksi.

"Tapi penyelewengan itu banyak terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Artinya, kita enggak bisa tahu pasti sebelumnya yang beli pupuk ini orang ini atau tidak, apakah kemudian oleh oknum itu pupuknya betul dia pakai atau tidak," papar dia.

Wijaya bilang, salah satu kejadian penyelewengan pupuk bersubsidi yang pernah terjadi yakni di Ngawi, Jawa Timur. Saat itu, pupuk yang sudah keluar dari kios ternyata ditumpuk di salah satu gudang yang kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.

"Tahun lalu kita sempat ke Ngawi, di situ ada penumpukan pupuk bersubsidi. Jadi pupuk yang sudah diterima petani, ada yang ngumpulin, kemudian dijual lagi dengan harga lebih mahal ke petani atau perkebunan," tuturnya.

Baca juga: Pupuk Indonesia Telah Salurkan 1,42 Juta Ton Pupuk Subsidi hingga Awal Maret 2023

Menurutnya, kunci dari meminimalkan penyelewengan ada pada data. Ia bilang, saat ini hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan Pupuk Indonesia adalah dengan membuat ritel manajemen sistem bernama Rekan.

Aplikasi ini menyederhanakan proses penebusan pupuk bersubsidi oleh petani karena diintegrasikan dengan kartu tani milik Himbara dan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK) milik Kementerian Pertanian.

Saat ini, aplikasi Rekan sudah diuji coba pada seluruh daerah di Provinsi Bali dan Nanggroe Aceh Darussalam, yang targetnya akan diimplementasikan ke seluruh daerah di Indonesia.

"Jadi Rekan ini semacam apps yang dipasang di setiap distributor dan kios untuk memudahkan tracking barang keluar masuk, kebutuhan di daerah itu, dan mendata petani yang ambil barang," pungkas Wijaya .

Baca juga: Pupuk Subsidi Terbatas, Kementan Ajak Masyarakat Manfaatkan 2 Program Ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Whats New
Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com