Sri Mulyani Tersenyum Saat Anggota DPR Singgung Nasib Bupati Meranti

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meyinggung Bupati Meranti, Muhammad Adil, dalam gelaran rapat kerja bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, yang membahas konsep dari rancangan peraturan pemerintah Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit.

Dalam gelaran rapat tersebut, Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Marsiaman Saragih mengapresiasi kebijakan yang dibuat oleh Kemenkeu untuk mengalokasikan dana DBH tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3,4 triliun khusus DBH kelapa sawit.

Dengan kebijakan tersebut, Marsiaman meyakini, berbagai pihak terkait dari daerah pemilihannya, yakni Riau II, tidak akan banyak berkomentar seperti Bupati Meranti, Muhammad Adil.

Baca juga: Tanggapi Keluhan Soimah, Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Lakukan Ini

Sebagai informasi, Adil memang sempat memaki-maki Kementerian Keuangan pada Desember 2022, karena Kepulauan Meranti diklaim tidak mendapatkan alokasi DBH minyak dan gas yang sesuai.

Ia bahkan sempat menyebutkan, jika pemerintah pusat tidak bisa mengurus Kepulauan Meranti, sebaiknya dilepas ke negara tetangga.

"Kami berharap (DBH kelapa sawit) ini dapat terlaksana dalam waktu yang seperti dijajikan dan pasti kami tidak akan ada yang ribut seperti Bupati Meranti (Muhammad Adil), minta pindah ke negara lain gara-gara tidak ada DBH," kata Marsiaman, dalam gelaran rapat kerja Komisi XI DPR RI, Selasa (11/4/2023).

Baca juga: Sri Mulyani Klarifikasi Soal Keluhan Soimah Didatangi Petugas Pajak

Bikin Sri Mulyani tersenyum

Sri Mulyani terlihat tersenyum saat Marsiaman menyinggung nasib Adil yang kini justru ditetapkan sebagai tersangka penerima suap usai terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dan sekarang dia sudah menginap di tempat yang sangat disekolahkan lah," ujar Marsiaman, disambut senyum oleh Sri Mulyani.

Guyonan serupa juga dilontarkan oleh Anggota Komisi XI DPR Fraksi NasDem, Fauzi H. Amro. Fauzi dalam gelaran focus group discussion terkait DBH sawit bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, tidak ada kepala daerah yang berani memarahi Luky.

"Karena berisiko tinggi kalau marah ke Pak Luky. Karena pengalaman bupati Meranti, bisa-bisa sekolah kalau marah ke Pak Luky," ucapnya.

Baca juga: Data Sri Mulyani Vs Mahfud MD Kok Berbeda?

Sempat sebut Kemenkeu isinya iblis

Sebelumnya, nama Adil sempat menjadi perbincangan masyarakat setelah video marah-marahnya viral di media sosial (medsos) pada Desember 2022.

Kemarahan Adil berangkat dari protes kerasnya atas dana bagi hasil (DBH) minyak. Sebab, daerah yang dipimpinnya merasa mendapat bagian sedikit dari DBH minyak.

Dalam video itu, Adil nampak beradu argumen dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Keduanya berdebat sengit dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.

Dalam kesempatan itu, Adil pun menumpahkan kekecewaannya kenapa DBH minyak untuk Kepulauan Meranti tidak sesuai. Padahal, hasil minyaknya besar dan liftingnya naik.

"Itu yang hadir apa staf tak tahulah. Sampai saya ngomong waktu itu, ini orang keuangan isinya iblis atau setan," kata Adil.

Baca juga: Bupati Meranti yang Ditangkap KPK Pernah Sebut Kemenkeu Isinya Iblis