Tak Ada yang Abadi di Proyek Gas Abadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Senyum Direktur Utama Nicke Widyawati merekah saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kelanjutan negosiasi pengelolaan Blok Masela di Maluku, antara Pertamina dengan Shell.

Maklum, Pertamina tak kunjung mengelola lapangan migas yang dijuluki Proyek Gas Abadi Masela tersebut. Hal ini karena alotnya negosiasi antara Pertamina dan Shell.

Namun dalam acara media briefing di Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (6/6/2023), Nicke memberikan sinyal akan ada kejutan.

"Ini kejutan. Jadi tunggu tanggal mainnya ya," ujarnya sembari tersenyum.

Baca juga: Soal Akuisisi Blok Masela, Dirut Pertamina: Tunggu Tanggal Mainnya, Ini Kejutan

"Amukan" pemerintah

Dua pekan sebelum Pertamina memberikan sinyal kejutan, pemerintah sudah melempar peringatan keras soal negosiasi pengelolaan Blok Masela yang tak kunjung rampung.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif terang-terangan menunjuk Shell sebagai pihak yang dinilai memperlambat negosiasi.

Shell adalah perusahaan yang memegang 35 persen saham hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Masela. Adapun 65 persennya dimiliki Inpex Corporation.

Namun pada 2019, Shell menyatakan mundur dan akan melepas hak partisipasinya dari Blok Masela. Peluang besar ini ditangkap oleh Pertamina untuk mengambil alih 35 saham dari Shell. Namun negosiasi tak kunjung rampung. Abadi.

Baca juga: Menteri ESDM Geram Shell Ogah Lepas Blok Masela

Pemeritah tak habis pikir Shell tak kunjung merampungkan divestasi Blok Masela. Sikap Shell itu dinilai Menteri ESDM sebagai sikap yang tidak bertanggung jawab.

"Sekarang ini yang merasa dirugikan ya Indonesia, kita enggak mau hal ini terjadi. Inpex itu ada kesungguhannya, tapi enggak tahu Shell ini udah mundur tapi enggak bertanggung jawab (soal Blok Masela)," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Saking dongkolnya, Arifin bahkan menyatakan pemerintah bakal mengambil langkah tegas untuk membuat proyek gas tersebut segera berjalan. Ia bilang, jika hingga 2024 tidak ada pengembangan apapun diproyek itu, negara akan mengambil alih.

"Kan 5 tahun kalau enggak dilaksanakan apa-apa, kami akan tinjau kembali termasuk kemungkinan untuk itu (diambil negara). Ini kan sudah dari 2019, sekarang 2023, jadi sudah 4 tahun," ucapnya.

Baca juga: Blok Migas East Natuna Resmi Dikelola Pertamina

Tekanan dari Senayan

"Keengganan" Shell melepaskan Blok Masela menimbulkan tekanan publik ke perusahaan asal Belanda tersebut. Di Senayan, tekanan datang dari mitra Pertamina yakni Komisi VII DPR.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta agar divestasi saham Shell di Blok Masela segera dirampungkan. Sebab Blok Masela sangat strategis bagi Indonesia.

Eddy mengatakan DPR berkomitmen mendukung segala bentuk percepatan proses divestasi dari sisi regulasi. Selain itu, DPR juga akan terus memantau dan mengawal perkembangan negoisasi terkait pelepasan saham Blok Masela.