Tak Ada yang Abadi di Proyek Gas Abadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Senyum Direktur Utama Nicke Widyawati merekah saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kelanjutan negosiasi pengelolaan Blok Masela di Maluku, antara Pertamina dengan Shell.

Maklum, Pertamina tak kunjung mengelola lapangan migas yang dijuluki Proyek Gas Abadi Masela tersebut. Hal ini karena alotnya negosiasi antara Pertamina dan Shell.

Namun dalam acara media briefing di Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (6/6/2023), Nicke memberikan sinyal akan ada kejutan.

"Ini kejutan. Jadi tunggu tanggal mainnya ya," ujarnya sembari tersenyum.

Baca juga: Soal Akuisisi Blok Masela, Dirut Pertamina: Tunggu Tanggal Mainnya, Ini Kejutan

"Amukan" pemerintah

Dua pekan sebelum Pertamina memberikan sinyal kejutan, pemerintah sudah melempar peringatan keras soal negosiasi pengelolaan Blok Masela yang tak kunjung rampung.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif terang-terangan menunjuk Shell sebagai pihak yang dinilai memperlambat negosiasi.

Shell adalah perusahaan yang memegang 35 persen saham hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Masela. Adapun 65 persennya dimiliki Inpex Corporation.

Namun pada 2019, Shell menyatakan mundur dan akan melepas hak partisipasinya dari Blok Masela. Peluang besar ini ditangkap oleh Pertamina untuk mengambil alih 35 saham dari Shell. Namun negosiasi tak kunjung rampung. Abadi.

Baca juga: Menteri ESDM Geram Shell Ogah Lepas Blok Masela

Pemeritah tak habis pikir Shell tak kunjung merampungkan divestasi Blok Masela. Sikap Shell itu dinilai Menteri ESDM sebagai sikap yang tidak bertanggung jawab.

"Sekarang ini yang merasa dirugikan ya Indonesia, kita enggak mau hal ini terjadi. Inpex itu ada kesungguhannya, tapi enggak tahu Shell ini udah mundur tapi enggak bertanggung jawab (soal Blok Masela)," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Saking dongkolnya, Arifin bahkan menyatakan pemerintah bakal mengambil langkah tegas untuk membuat proyek gas tersebut segera berjalan. Ia bilang, jika hingga 2024 tidak ada pengembangan apapun diproyek itu, negara akan mengambil alih.

"Kan 5 tahun kalau enggak dilaksanakan apa-apa, kami akan tinjau kembali termasuk kemungkinan untuk itu (diambil negara). Ini kan sudah dari 2019, sekarang 2023, jadi sudah 4 tahun," ucapnya.

Baca juga: Blok Migas East Natuna Resmi Dikelola Pertamina

Tekanan dari Senayan

"Keengganan" Shell melepaskan Blok Masela menimbulkan tekanan publik ke perusahaan asal Belanda tersebut. Di Senayan, tekanan datang dari mitra Pertamina yakni Komisi VII DPR.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta agar divestasi saham Shell di Blok Masela segera dirampungkan. Sebab Blok Masela sangat strategis bagi Indonesia.

Eddy mengatakan DPR berkomitmen mendukung segala bentuk percepatan proses divestasi dari sisi regulasi. Selain itu, DPR juga akan terus memantau dan mengawal perkembangan negoisasi terkait pelepasan saham Blok Masela.

"Kami membutuhkan penyelesaian yang cepat," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (27/5/2023).

Baca juga: Komisi VII DPR Minta Shell Segera Lepas Blok Masela ke Pertamina

"Ini merupakan salah satu komitmen kita mengingat Blok Masela merupakan blok yang sangat strategis, yang akan dikembangkan Inpex dan investor lainnya," sambung dia.

Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro menilai, pemerintah bisa melakukan tindakan tegas jika Shell mempersulit proses divestasi.

"Pemerintah bisa melakukan treatment tertentu, karena kan pengambil kebijakannya tetap melekat di pemerintah. Tapi tentu harus dilakukan secara proporsional," kata dia.

Komaidi menilai alotnya pembahasan divestasi saham Shell ke Pertamina bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya ialah belum ditemukannya kesepakatan harga pelepasan PI.

Baca juga: Negosiasi Divestasi Blok Masela Alot, Pengamat: Pemerintah Bisa Lakukan Treatment Tertentu

Ia memahami Shell telah menggelontorkan dana untuk mendapatkan hak partisipasi serta investasi di Blok Masela. Oleh karenanya menjadi wajar jika Shell meminta nilai divestasi minimal sebesar biaya yang telah dikeluarkan.

Akan tetapi, Shell tak perlu mempersulit proses divestasi mengingat pentingnya pengelolaan dan pengoperasian Blok Masela bagi para pemangku kepentingan di Indonesia.

"Secara keseluruhan artinya sebetulnya apapun mekanismenya semakin lama semakin berlarut-larut semua pihak dirugikan," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Kecewa dengan Shell karena Lambatnya Proses Pelepasan Blok Masela

Akhir negosiasi "abadi"

Dua pekan setelah "amukan" pemerintah dan tekanan dari Senayan, tanda-tanda berakhirnya negosiasi divestasi saham Blok Masela mulai muncul.

Meski belum mau blak-blakan, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebut akan ada kejutan.

"Kejutan itu, enggak boleh dibocorin," ujar perempuan berusia 55 tahun kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat itu.

Nicke mengatakan masyarakat sudah sangat berharap proyek gas raksasa tersebut bisa segera dikembangkan oleh Pertamina.

Hal ini dinilai penting sehingga memberikan manfaat bagi daerah di sekitar Blok Masela, maupun negara secara umum.

Baca juga: Akhir Juni 2023, Pertamina Bakal Ambil Alih Saham Shell di Blok Masela

Tanda-tanda berakhirnya negosiasi Pertamina dan Shell juga muncul dari pemerintah. Menteri ESDM Arifin Tasrif bahkan menyebut Pertamina bakal mengelola 35 persen saham di Blok Masela pada akhir Juni 2023.

Rencananya, BUMN migas itu bakal masuk bersama konsorsium untuk mengambil alih saham Shell tersebut.

"Mengenai Blok Masela Insyaallah akhir bulan ini akan kita selesaikan perjanjian alih sahamnya. Sudah ada titik temu," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (5/6/2023).

Bila negosiasi berakhir, maka tak ada yang "abadi" di proyek gas abadi. Manfaat besarnya, pengelolaan Blok Masela tak akan lagi terkatung-katung.

Dengan begitu, segala potensi di Blok Masela bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan kepentingan energi masa depan.

Jadi seperti pesan Dirut Pertamina, kita tunggu tanggal mainnya.

Baca juga: Soal Blok Masela, Pertamina Akan Ambil Keputusan Bulan Depan