5 Sektor Penerima Pinjaman Fintech yang Gagal Bayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Platform financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree) membeberkan profil dari lima penerima pinjaman (borrower) terbesar yang mengalami gagal bayar.

Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi menerangakan, berdasarkan intensitas pengaduan pemberi pinjaman (lender), profil peminjam yang mengalmi gagal bayar paling banyak berasal dari sektor tekstil dan garmen.

“Ini adalah top 5 borrower yang mengalami gagal bayar atau gagal pinjaman 90 hari berdasarkan pengaduan dari lender, di antaranya dari sektor tekstil dan garmen, transportasi dan logistik, minyak dan gas, penyediaan komputer, dan sektor konstruksi,” kata Adrian dalam Media Luncheon: Diskusi Industri Fintech Lending di Indonesia, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Sinyal Darurat Fintech Lending, Pemberi dan Penerima Pinjaman Sama-sama Perlu Diedukasi

Ia menuturkan, para penerima pinjaman ini sebenarnya bukan pihak yang baru menerima pinjaman. Beberapa di antaranya sudah pernah menerima pendanaan dari Investree.

"Bahkan ada yang dari 2014, yang mana performa mereka bagus," imbuh dia.

Lebih rinci, beberapa pihak yang mengalami gagal bayar sejak Agustus 2022 erat kaitannya dengan efek pandemi Covid-19. Dengan begitu, gagal bayar tersebut merupakan imbas yang terjadi dari bisnis.

Sebagai contoh, gagal bayar di industri tekstil dan garmen misalnya, telah mengalami gagal bayar sejak Agustus 2022 dengan rerata pinjaman senilai RP 955 juta dan rating pinjaman di level C.

Tak dapat dimungkiri, kondisi makro ekonomi dan kondisi lapangan membuat risiko gagal bayar di industri fintech lending lebih besar.

Adrian mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan perlindungan dan kenyamanan kreditor individu. Investree akan melakukan beberapa inisiatif antara lain memperkuat komunikasi dan edukasi risiko melalui seluruh kanal resmi.

Pihaknya juga melihat kemungkinan melakukan restrukturisasi apabila masih ada kemampuan dan kemauan dari borrower untuk melakukan hal ini.

Baca juga: OJK: Pencabutan Moratorium Fintech Lending Bakal Perluas Layanan ke Masyarakat

Selanjutnya, upaya penyelesaian yang ditempuh dengan penjualan aset dari debitor.

Lalu, gagal bayar bisa juga diatasi dengan menempuh jalur hukum untuk mengakselerasi penyelesaian tersebut.

“Namun, perlu diingat karena rata-rata peminjam adalah PT, CV, atau badan hukum, tentunya kami harus taat pada aturan perundangan-undangan yang berlaku dan taat kepada aturan POJK 10 yang berkaitan dengan aspek pembiayaan bermasalah, seperti hak tagih,” tutup dia.

Sebagai informasi, rata-rata pinjaman yang mengalami gagal bayar mencapai berkisar mulai Rp 200 juta sampai Rp 1,9 miliar dengan rating pinjaman di level B sampai C- yang memiliki imbal hasil yang lebih tinggi.

Baca juga: Menimbang dan Mengevaluasi Keberadaan Perusahaan Pinjol