Menaker Akui Penghapusan Pekerja Anak Tidak Mudah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, upaya penghapusan pekerja anak bukanlah suatu hal yang mudah.

Menurutnya, butuh proses yang panjang dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, serta organisasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi pekerja anak.

Hal tersebut dia sampaikan dalam agenda pencanangan sektor perkebunan kelapa sawit terbebas pekerja anak, di Pekanbaru Riau, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: Menaker Canangkan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Bebas Pekerja Anak

"Ini berarti penguatan kolaborasi antara stakeholder sangat penting dalam mendukung visi Indonesia Bebas Pekerja Anak," ujarnya dikutip dari siaran pers Kemenaker.

Selain itu, pada momentum hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang diperingati setiap tanggal 12 Juni, Menaker mengajak semua pihak untuk merumuskan program-program strategis sebagai langkah percepatan penanggulangan pekerja anak.

"Peran aktif semua pihak sangat diperlukan, dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, adil makmur dan sejahtera," katanya.

Baca juga: Atasi TPPO, Menaker Evaluasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Keberadaaan industri kelapa sawit, kata Ida, berperan penting dalam perekonomian nasional. Industri ini telah melibatkan banyak pelaku usaha dari berbagai kelompok ekonomi.

"Dengan kondisi tersebut, kelapa sawit merupakan komoditas ekspor yang sangat berpengaruh sehingga risiko kehadiran pekerja anak sangatlah mungkin terjadi," ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan pekerja anak di industri kelapa sawit haruslah dilakukan secara terencana dan terpadu.

Ida menyebut, hingga kini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pencanangan gerakan sektor perkebunan kelapa sawit terbebas pekerja anak telah dilakukan di 16 provinsi yang memiliki luas perkebunan lebih dari 100.000 hektar.

Baca juga: Lowongan Kerja BUMN SMF untuk Lulusan S1 Semua Jurusan, Ini Syaratnya