Pekerjaan Konstruksi di IKN Terapkan Pengawasan Berlapis, 1 Paket Pekerjaan Diawasi 4 Level

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan pengawasan berlapis.

"Untuk pekerjaan konstruksi di IKN karena cakupannya besar, pengawasannya berlapis. Jadi setiap paket pekerjaan diawasi paling tidak 4 level. Misalnya, paket Jalan Sumbu Kebangsaan ada pengawasan dari kontraktor, pengawasan Manajemen Konstruksi, pengawas pengguna proyek dari PUPR, dan khusus untuk pembangunan IKN ada Manajemen Konstruksi Induk," katanya melalui pernyataan tertulis dikutip Minggu (25/6/2023).

Lebih lanjut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi secara berkala melakukan monitoring Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) mengacu pada prinsip keselamatan keteknikan konstruksi seperti pengecekan material yang akan digunakan dan pengujian kalaikan fungsi.

Kemudian prinsip keselamatan dan kesehatan pekerja seperti pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penggunaan alat pelindung diri.

Baca juga: Luhut Bantah Ekspor Pasir Laut Muluskan Investasi Singapura di IKN

Danis bilang, penerapan SMKK juga diimplementasikan di program pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi (TKK) di IKN.

Berdasarkan data Ditjen Bina Konstruksi, sebanyak 2.962 tenaga kerja konstruksi di IKN Nusantara sudah melakukan pelatihan berdasarkan jabatan kerja, rinciannya sebanyak 2.146 TKK pada 2022 dan 816 TKK hingga 26 Mei 2023.

"Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di IKN ini, officernya atau petugasnya di setiap paket disebut Ahli K3 Konstruksi Utama atau Ahli K3 Konstruksi Madya. Mereka betul-betul mengawasi agar proses pembangunan tadi tidak hanya mengutamakan keselamatan kerja, tetapi juga kualitas konstruksi dan keberlanjutan," ujarnya.

Baca juga: Luhut Balas Kritik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut yang Nggak Jelas

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia tersebut bakal diawasi oleh pengawas asing.

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024.

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut.

Baca juga: Soal Tenaga Kerja Asing di IKN, Luhut: Mereka Kerja Lebih Cepat