KKP Bakal Terbitkan Aturan Turunan PP Penangkapan Ikan Terukur per Juli 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerbitkan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur pada Juli 2023.

Adapun PP Nomor 11 Tahun 2023 tersebut telah diundangkan pada 6 Maret 2023.

"Mungkin sekitar bulan Juli (diterbitkan PP 11/2023)," kata Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mochamad Idnillah di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam, Jakarta Utara, Jumat (30/6/2023).

Baca juga: Tahun Depan Tak Boleh Sembarangan Mancing di Laut, KKP: Tangkap Ikan Ada Kuotanya

Idnillah mengatakan, aturan turunan untuk PP Penangkapan Ikan Terukur tersebut sudah dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan saat ini dilakukan harmonisasi.

Ia mengatakan, aturan turunan nantinya akan mengatur kuota penangkapan ikan, kapal hingga proses produksi ikan.

"Pasti kuota, karena ini kan perubahan dari kuota. Kemudian pelabuhan pangkalan sesuai zona PIT, kemudian juga terkait dengan pendaratan hasil tangkapanya, kemudian juga mekanisme yang ada seperti untuk mekansime pemberian kuota, hal rinci dan teknislah terkait hal itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Idnillah optimistis aturan turunan PP Nomor 11 Tahun 2023 segera diterbitkan dan diimplementasikan.

"Kami berupaya secepatnya karena ini segera diimplementasikan," ucap dia.

Baca juga: Penangkapan Ikan Berbasis Kuota Akan Diterapkan, Mancing di Laut Tak Boleh Lagi Sembarangan

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, salah satu peraturan turunan dari PP Nomor 11 Tahun 2023 yang diperlukan adalah pengaturan teknis terkait kuota penangkapan ikan dan tata cara penghitungannya.

"Kita harus memikirkan turunannya seperti apa, masukannya seperti apa, bagaimana sosialisasinya kepada para pelaku di daerah agar dapat bersinergi dengan pusat," ujar dia dalam keterangan pers, dikutip pada Kamis (23/3/2023).

Baca juga: Apindo: Kebijakan Penangkapan Ikan Berbasis Kuota Harus Pro Pelaku Usaha

Ia menjelaskan, perjalanan dari PP ini cukup panjang, sekitar 2 tahun sampai akhirnya dapat diundangkan.

"Selanjutnya, kita perlu mengumpulkan masukan dan dukungan dari para stakeholder terkait, agar segera dapat memberikan dampak, manfaat untuk masyarakat," imbuh dia.

Ke depan, Trenggono berharap dengan pengelolaan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengelolaan perikanan di Indonesia semakin baik.

"Tidak ada lagi keluhan, misal soal BBM subsidi, solar subsidi, saya berharap di satu wilayah, di satu WPP kita sudah punya data, berapa banyak jumlah nelayan, sarana dan prasarananya, nanti di sana hanya ada kaya sekali atau sejahtera, miskin tidak ada," tandas Trenggono.

Baca juga: KKP: Penangkapan Ikan Berbasis Kuota Akan Sejahterakan Nelayan Tradisional