63 Kementerian/Lembaga Tunggak Setoran PNBP ke Kas Negara, Nilainya Capai Rp 27,64 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat masih ada puluhan kementerian/lembaga yang menunggak pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Berdasarkan data Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK), nilai tunggakan setoran yang menjadi piutang PNBP mencapai Rp 27,64 triliun, tersebar di 63 K/L. Nilai ini meningkat dari posisi akhir tahun 2022 sebesar Rp 25,04 triliun, tersebar di 62 K/L.

Jika dilihat lebih rinci, total nilai tunggakan PNBP itu utamanya berasal dari 3 K/L. Tercatat di 3 K/L terdapat tunggakan setoran PNBP mencapai Rp 22,1 triliun, atau 88,5 persen total tunggakan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengakui, masih banyak instansi pengelola PNBP yang belum dapat menyelesaikan kewajibannya. Hal ini kemudian membuat adanya tunggakan setoran PNBP ke kas negara.

Baca juga: Kemenkeu Blokir Layanan Ratusan Perusahaan yang Tunggak Pembayaran PNBP

"Kita tahu ada tunggakan yang cukup besar di beberapa kementerian/lembaga," kata dia, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Isa menegaskan, pihaknya bekerjasama dengan K/L terkait terus berupaya untuk menyelesaikan tunggakan tersebut. Hal ini dilakukan dengan melakukan penguatan upaya penagihan ke pihak-pihak yang belum membayarkan kewajibannya.

Salah satu bentuk penguatan upaya penagihan itu ialah perluasan penerapan sistem blokir otomatis atau automatic blocking system (ABS).

Lewat perluasan penerapan ABS, K/L bertindak sebagai pengelola PNBP dapat melakukan penghentian layanan jika wajib bayar tidak melaksanakan kewajiban pembayaran PNBP, pemenuhan dokumen pembayaran PNBP, atau kewajiban pertanggungjawaban PNBP.

Baca juga: Kemenkeu Sebut Himbara Kerap Monopoli Setoran PNBP Kementerian/Lembaga

"Sehingga mereka-mereka (yang menunggak PNBP) itu enggak bisa bergerak melakukan transaksi antar pulau, atau ekspor. Itu kemudian mereka harus melunasi tunggakan terlebih dahulu," tutur Isa.

Selain perluasan penerapan ABS, Isa menyebutkan, pihaknya akan mencari cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan setoran PNBP. Berbagai instansi terkait pelayanan kegiatan usaha akan digandeng ke depannya.

"Kita akan terus coba membuat jadi berkesadaran melunasi kewajiban-kewajiban yang lalu," ucapnya.

Baca juga: Kementerian ESDM Setor PNBP Rp 125,9 Triliun hingga Mei 2023