Sri Mulyani Sebut Perubahan Iklim Bisa Rugikan Negara hingga Triliunan

Kompas.com - 12/07/2023, 20:40 WIB

Nur Jamal Shaid

Penulis

Lihat Foto

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika dampak dari perubahan iklim terus dibiarkan, maka akan menimbulkan kerugian hingga 3,45 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2030.(SHUTTERSTOCK/nexus 7)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tantangan perubahan iklim merupakan hal yang mendesak untuk segera dituntaskan. Sebab, bisa merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika dampak dari perubahan iklim terus dibiarkan, maka akan menimbulkan kerugian hingga 3,45 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2030.

Menurutnya, saat ini 80 persen bencana alam berhubungan dengan hidrometeorologi. Maka dari itu, jika perubahan iklim terus dibiarkan, akan berdampak pada ekonomi nasional.

“Kerugian ekonomi yang diperkirakan nilainya bisa mencapai 0,66 persen hingga 3,45 persen dari PDB pada tahun 2030,” ujar Sri Mulyani dalam agenda Indonesia EBTKE Conference and Exhibition 2023, dikutip dari Kontan.co.id, Rabu (12/7).

Adapun Sri Mulyani memperkirakan, PDB Indonesia saat ini sekitar Rp 20.000 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di 5 persen, atau akan dikerek ke 6 persen hingga 7 persen. Serta diperkirakan, besaran PDB Indonesia akan mencapai dua kali lipat pada tujuh tahun ke depan.

“Sekarang sudah 2023, dua kali lipat, katakanlah Rp 40.000 triliun. You can multiply 3,45 persen dari GDP itu berapa, itu adalah kerugian (akibat perubahan iklim). Jadi pasti kita akan menghadapi potensial damage dan loss yang sangat signifikan,” kata Sri Mulyani.

Maka dari itu, Sri Mulyani menegaskan, upaya Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim bukan karena ingin ikut-ikutan internasional, namun sebagai bentuk pertahanan sebab akan turut terkena imbasnya.

Saat ini, Indonesia bahkan sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dalam bentuk Nasional Determined Contribution, bagaimana bisa berkontribusi secara global mengurangi emisi CO2 dengan target target pengurangan 29 persen dan bahkan ditingkatkan menjadi 31,89 persen.

“Kalau mendapatkan dukungan internasional kita bahkan berambisi menurunkan emisi global 41 persen dan bahkan di tingkatkan menjadi 43,2 persen,” imbuhnya.

Pendanaan perubahan iklim tak hanya dari APBN

Sri Mulyani mengatakan kebutuhan biaya untuk menangani perubahan iklim tidak berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saja. Menurutnya, peranan private sector dan masyarakat juga menjadi sangat penting.

“Kita tahu bahwa tidak mungkin kebutuhan biaya untuk bisa menciptakan dan men-deliver tekad kita untuk mengurangi CO2 berasal dari APBN saja. APBN mungkin kontribusinya bahkan bisa hanya sekitar 10 persen, no more than even 20 persen, bahkan mungkin hanya 10 persen, namun APBN bisa memberikan leverage melalui berbagai insentif,” ujarnya dilansir dari Antara.

Upaya pemberian insentif dalam pembiayaan inovatif dilakukan dalam rangka menarik minat para investor dari private sector untuk membiayai proyek-proyek industri hijau di Indonesia. Dengan itu, Indonesia bisa membangun, misalnya, pembangkit listrik yang renewable, yakni menggunakan listrik secara lebih hemat hingga ke tingkat rumah tangga.

Sejumlah instrumen yang diberikan pemerintah dalam rangka menangani perubahan iklim ialah tax holiday, tax allowance, lalu pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea masuk, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Adapun instrumen keuangan yang disediakan antara lain green bond, green sukuk bond, dan instrumen dalam bentuk institusi seperti special mission vehicle, yakni PT Indonesia Infrastructure Finance (IFF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dimiliki Kementerian Keuangan.

Selain itu, terdapat pula Sustainable Development Goals (SDGs) Bond yang merupakan platform untuk bekerjasama dari sisi keuangan antar seluruh komponen yang berpotensi memberikan pembiayaan dari sisi perubahan iklim maupun Sustainable Development Goals (SDGs).