Bank Tempat Menabung Selama Belasan Tahun Bangkrut, Penjahit Asal Bali Ini Nyaris Putus Asa

KOMPAS.com - Seorang penjahit asal Bali, Yuliana Chandra (63), nyaris putus asa. Ini lantaran bank tempatnya menyimpan dana, Bank Perekonomian Rakyat Pasar Umum (BPU), dinyatakan pailit pada 2022.

Saat itu, ia membayangkan tabungan hasil kerja kerasnya selama belasan tahun bakal raib. Beruntung, mimpi buruk tersebut tak menjadi nyata lantaran tabungan Yuliana telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

“Sewaktu BPU dikabarkan tutup pada 2022, saya sempat cemas. Namun, kekhawatiran tersebut akhirnya hilang karena uang yang saya simpan di sana ternyata aman karena dijamin oleh LPS,” ujar Yuliana dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (5/7/2023).

Yuliana menuturkan, selain aman, proses pencairannya juga mudah. Kemudahan tersebut diperoleh lantaran Yuliana telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan LPS terkait pencairan dana tabungan.

Baca juga: LPS Monas Half Marathon, Event Persiapan Odekta Menuju Asian Games 2023

Setelah proses pencairan rampung, Yuliana mengaku tidak kapok menabung di BPR ataupun bank umum. Pasalnya, ada lembaga negara yang menjamin simpanan nasabah tetap aman, yakni LPS.

“Saya berpesan kepada para nasabah di luar sana agar tidak perlu khawatir menabung di bank mana pun. Sebab, uang yang ditabung aman dijamin oleh LPS,” jelasnya.

Setali tiga uang dengan Yuliana, seorang pegawai swasta bernama I Gede Ngurah Aris Prasetya (30) juga merasakan manfaat program penjaminan dari LPS.

Aris pun menceritakan pengalamannya saat mencairkan deposito milik almarhumah ibunda di BPU yang mengalami likuidasi.

Baca juga: Soal Aturan Premi Perbankan, LPS Sebut untuk Tanggulangi Krisis

Guna mencairkan deposito yang tersimpan di BPU tersebut, Aris menemui perwakilan LPS di Bali. Ia pun mengajukan klaim pembayaran deposito tersebut kepada pihak LPS.

Untuk diketahui, ada sejumlah prosedur pengajuan klaim yang wajib diikuti oleh setiap nasabah. Aris pun mempersiapkan dokumen yang diperlukan, mulai dari identitas diri hingga bukti kepemilikan rekening simpanan.

Persyaratan serta dokumen tersebut, kata Aris, terbilang mudah untuk diikuti dan dilengkapi nasabah. Hal ini pun membuat proses klaim lebih praktis dan efisien.

Adapun proses pembayaran klaim, baik tabungan maupun deposito, dilakukan LPS dua minggu setelah izin usaha BPU dicabut oleh otoritas terkait.

Baca juga: Mulai 2025, Perbankan Wajib Bayar Premi Restrukturisasi ke LPS

Selepas itu, tim dari LPS masuk dan dalam 90 hari kerja, simpanan dapat dicairkan di bank umum yang ditunjuk oleh LPS.

“Kami sudah mengecek hal tersebut di website LPS bahwa bilyet telah terdaftar dan memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, dapat dipastikan dana nasabah dijamin LPS. Setelah memenuhi seluruh persyaratan, saya menerima secara penuh deposito almarhum ibunda, meski BPU mengalami likuidasi,” kata Aris.

Setelah melewati proses tersebut, Aris mengaku merasakan secara langsung peran penting LPS dalam melindungi dana masyarakat yang disimpan di bank.

Ia pun merasa aman serta tidak lagi khawatir untuk menabung di bank karena telah dijamin LPS.

Baca juga: Ketua LPS Beberkan Dampak Positif dan Negatif dari Potensi Gagal Bayar Utang AS

Aris juga melihat sejumlah nasabah lain mendapatkan pengalaman sama seperti dirinya. Sedikitnya, ada 1.700 nasabah yang mendapatkan pengalaman positif saat mencairkan dana tabungan di bank yang mengalami pailit dan dilikuidasi.

Berkat pengalaman tersebut, Aris berkomitmen untuk menjadi informan bagi masyarakat bila mengalami kejadian serupa di kemudian hari.

Untuk diketahui, LPS telah menorehkan sejumlah capaian. Salah satunya, laporan keuangan LPS 2022 mendapat opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Capaian tersebut berhasil ditorehkan selama sembilan tahun berturut-turut sejak 2014.

Baca juga: LPS Pertahankan Tingkat Suku Bunga Penjaminan

Selain itu, LPS mendapat skor integritas sebesar 82,77 berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angka ini berada di atas skor rerata nasional, yakni 71,94 persen.

Tidak hanya itu, LPS juga mendapatkan rating AAA(idn) dari Fitch Ratings dan rating idAAA dari Pefindo sejak 2017. Rating ini menunjukkan kondisi keuangan LPS yang sangat sehat.

LPS juga mengantongi Sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.