LKPP Dorong Pemerintah Genjot Belanja Produk Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong pemerintah menggenjot penggunaan anggaran untuk membeli produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi.

Kelapa LKPP Hendrar Prihadi mengungkapkan Rp 800 triliun dana pemerintah belum ditransaksikan untuk membeli produk dalam negeri.

"Dari rencana umum pengadaan sekitar Rp 1.100 triliun, transaksinya baru sekitar Rp 387 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/8/2023).

Baca juga: Persempit Celah Korupsi, LKPP Upgrade Sistem E-katalog

Oleh karena itu, LKPP melakukan berbagai upaya memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi.

Salah satunya yakni bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui kegiatan temu bisnis serta Indonesia Catalogue Expo dan Forum (ICEF).

"Maka sisanya itu kita arahkan dalam kegiatan temu bisnis ini yang mempertemukan penyedia jasa dengan user, yaitu pemerintah," kata Hendrar.

Baca juga: LKPP Buka Lowongan Kerja untuk S1 Semua Jurusan, Ini Posisi dan Syaratnya

Sebelumnya, Hendrar Prihadi mengatakan jumlah produk tayang di katalog elektronik (e-katalog) pada 19 Juni 2023 sudah mencapai 5 juta produk. Catatan tersebut membuat LKPP memenuhi target yang sebelumnya ditetapkan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan.

"Pada 19 Juni 2023, produk tayang di e-katalog sudah mencapai 5.034.104. Ini baru bulan Juni tapi sudah over dari target, jadi pada bulan Desember pasti bisa lebih lagi dari target yang ditetapkan yaitu 5 juta produk," ujarnya saat menghadiri kegiatan Pendrafan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PBJ) di Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Hendrar juga mengapresiasi komitmen seluruh pihak dalam mendukung peningkatan kinerja pengadaan yang pro produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi melalui penyusunan draf RUU PBJ Publik.

Baca juga: Ahok Ingin LKPP Terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pertamina