Penerimaan Pajak Kena Imbas Anjloknya Harga Komoditas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak masih tumbuh hingga Juli 2023. Meskipun demikian, laju pertumbuhan tersebut kian melambat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.109,10 triliun, atau 64,56 persen dari target hingga Juli 2023. Nilai tersebut tumbuh 7,8 persen dari periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Angka pertumbuhan secara tahunan itu jauh lebih rendah dibanding Juli tahun lalu. Tercatat penerimaan pajak melesat 58,8 persen secara tahunan pada Juli 2022.

Baca juga: Ditjen Pajak Lelang Mobil Sitaan Toyota Altis dan Fortuner, Harga mulai Rp 83,66 Juta

"Kalau kita lihat pertumbuhan tahun ini dari penerimaan pajak adalah 7,8 persen hingga Juli. Ini pertumbuhannya relatif rendah dibandingkan tahun lalu yang tumbuh tinggi yaitu di 58,8 persen," tutur Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa Agustus 2023, Jumat (11/8/2023).

Bendahara negara menjelaskan, perlambatan pertumbuhan itu disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya ialah anjloknya harga komoditas unggulan nasional.

Imbas dari penurunan harga komoditas global terefleksikan dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) minyak dan gas (migas) yang terkoreksi. Tercatat realisasi PPh migas turun 7,99 persen secara yoy menjadi Rp 45,31 triliun.

Baca juga: Pemerintah Kantongi Setoran Pajak Rp 13,87 Triliun dari Netflix Cs

Sementara itu, realisasi PPh non migas masih tumbuh, namun melambat. Tercatat realisasi penerimaan PPh non migas sebesar Rp 636,56 triliun, tumbuh 6,98 persen secara tahunan.

Selain normalisasi harga komoditas, Sri Mulyani bilang, perlambatan kinerja penerimaan pajak juga disebabkan oleh lemahnya perekonomian global. Menurutnya, sentimen pelemahan global tentu akan berdampak terhadap kondisi perekonomian Tanah Air.

"Perlemahan ekonomi dunia mempengaruhi beberapa kinerja seperti ekspor dan berbagai aktivitas dalam negeri. Sehingga memang pertumbuhan penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu," tuturnya.

Baca juga: Masyarakat Makin Kritis ke Ditjen Pajak, Sri Mulyani Janji Lakukan Perbaikan

Lebih lanjut Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah akan waspada terhadap perkembangan penerimaan pajak ke depan. Sebab, jika dilihat secara bulanan (month to month/mtm) penerimaan pajak sebenarnya sudah bergerak di zona negatif.

Oleh karenanya, Kemenkeu meyakini, penerimaan pajak akan termoderasi. Proyeksi ini merupakan hasil dari fluktuasi variabel ekonomi makro, yaitu harga komoditas, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, dan variabel lainnya.

"Pertumbuhan bulanan pajak di Juni, Juli mengalami pertumbuhan bulanan negatif. Ini adalah koreksi menuju normalisasi," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harusnya Bisa Lebih Mudah dari Beli Pulsa