Utang Pemerintah Bengkak Rp 7.855 Triliun, Kata Jokowi Rasionya Paling Rendah di ASEAN

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim rasio utang pemerintah Indonesia salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara anggota G20 dan ASEAN.

Rasio utang pemerintah itu, menurut Jokowi, sudah menurun menjadi 37,8 persen pada Juli 2023. Sebelumnya rasio utang Indonesia 40,7 persen PDB pada 2021.

“Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3 persen PDB, Cina 77,1 persen, dan India 83,1 persen,” ujar Jokowi saat Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di DPR RI dikutip pada Kamis (17/8/2023).

"Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN," kata dia lagi.

Baca juga: Membandingkan Kenaikan Utang Pemerintah Era Jokowi Vs SBY

Sebagai informasi saja, apabila merujuk laporan APBN KiTa, besaran utang Indonesia sampai 31 Juli 2023 mencapai Rp 7.855,53 triliun. Jumlah tersebut naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya Rp 7.805,19 triliun.

Selain itu, Jokowi juga menyebut kebijakan fiskal Indonesia menjadi salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Sebagai gambaran, defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen PDB. Artinya, ekonomi Indonesia relatif stabil dibanding negara-negara tetangga.

"Satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Di sebagian besar negara, defisit fiskal masih sangat lebar," imbuh Jokowi.

Baca juga: Alasan Jokowi Subsidi Tiket Kereta Cepat: Itu Kewajiban Pemerintah

Sebagai perbandingan, defisit fiskal di India mencapai 9,6 persen PDB per 2022, Jepang 7,8 persen, China 7,5 persen, Amerika Serikat 5,5 persen, dan Malaysia 5,3 persen.

Klaim Sri Mulyani

Sementara itu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi pembiayaan utang pemerintah baru mencapai Rp 194,9 triliun hingga Juli 2023. Nilai ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menetapkan pagu pembiayaan utang sebesar Rp 696,3 triliun sepanjang 2023. Dengan demikian, realisasi pembiayaan utang baru mencapai 28 persen dari target tersebut.

Selain itu, realisasi pembiayaan utang pemerintah juga lebih rendah dibandingkan posisi Juli tahun lalu. Tercatat, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 237 triliun pada Juli 2022.

"Ini artinya, dilihat dan dibandingkan pembiayaan utang tahun lalu maka pembiayaan utang mengalami penurunan sangat tajam yaitu 17,8 persen," ujar dia dalam konferensi pers APBN KiTa Agustus 2023.

Baca juga: Sejarah Utang Pemerintah Rp 179 Miliar yang Ditagih Jusuf Hamka

Penurunan realisasi utang tersebut disebabkan oleh terkontraksinya realisasi penerbitan surat berharga negara (SBN) dan juga pinjaman.

Bendahara negara memaparkan, realisasi penerbitan SUN sebesar Rp 184,1 triliun. Nilai ini setara 25,8 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 712,9 triliun.

"Atau turun 17,8 persen," kata dia.

Sementara itu, realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman mencapai Rp 10,9 triliun. Nilai ini sebenarnya lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN, tetapi turun 17 persen secara tahunan.

Sri Mulyani kembali menegaskan, realisasi pembiayaan utang pemerintah memang diproyeksi lebih rendah dari target yang ditetapkan. Hal ini seiring dengan positifnya kinerja pendapatan negara sehingga defisit anggaran dapat ditekan.

"Dengan penerimaan negara kita yang masih baik dan belanja kita yang tetap terjaga maka kita bisa menurunkan penerbitan SBN atau surat utang negara," ucapnya.

Baca juga: Data Lengkap Laju Lonjakan Utang Pemerintah Jokowi Tahun demi Tahun