Proyek Tol di Jawa Diminati Investor, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, proyek jalan tol di Jawa yang masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) lebih diminati oleh investor.

Sri Mulyani mengatakan, proyek yang terdaftar dalam PSN memang menjadi lebih menarik di mata para investor, sebab sejumlah aspek dasar proyek sudah disiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Apakah terkait dengan perizinan lahan, pengadaan lahan, dan bagaimana komitmen belanja negara, bagaimana struktur kebijakan yang dapat menarik lebih banyak pihak swasta," ujar dia, dalam High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development, di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ada Kesenjangan Pendanaan Persiapan Pandemi Antarnegara ASEAN

Menurut bendahara negara, berbagai kelebihan PSN itu membuat proyek jalan tol di Jawa diminati oleh investor, apalagi profil jalan tol dan penghubung di Jawa sudah memadai.

Namun, hal berbeda justru dialami oleh proyek jalan tol Sumatera. Sri Mulyani bilang, proyek jalan tol di pulau tersebut lebih sepi peminat dibanding proyek jalan tol Jawa.

"Di Sumatera, (minat investor) ini mungkin lebih rendah, karena masih menghadapi permasalahan infrastruktur jalan, yang mana berbeda dengan Jawa," kata dia.

Dengan melihat hal tersebut, Sri Mulyani menilai, setiap wilayah di Indonesia memiliki karakterisitik yang berbeda dengan tingkat daya tarik berbeda juga.

Baca juga: Anak Buah Sri Mulyani Sebut Kenaikan Gaji ASN Tidak akan Mendongkrak Inflasi

Misalnya di Jawa, yang dinilai sebagai pulau paling "matang", sebab memiliki jumlah populasi terbesar, daya beli yang lebih baik, serta infrastruktur penunjang yang sudah tersedia, sehingga lebih menarik di mata investor.

"Bagi pulau besar lain dengan populasi lebih sedikit, kita memiliki tantangan yang jauh lebih berbeda dalam pengembangan infrastruktur," tutur Sri Mulyani.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Sri Mulyani mendorong pemerintah daerah untuk berperan lebih, sehingga dapat meminimalisasi tingkat risiko proyek di masing-masing daerah, dan pada akhirnya menarik minat investasi swasta.

Baca juga: Sri Mulyani soal KPR Hijau: Masyarakat Belum Familiar