AFMGM, Sri Mulyani: Memperkuat Bauran Kebijakan Makroekonomi ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Para Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Sentral negara-negara Asia Tenggara melakukan pertemuan yang mendiskusikan bagaimana ASEAN mampu secara strategis menjaga momentum dan secara kolektif menavigasi tantangan yang masih terjadi di dunia.

Pertemuan The 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) itu merupakan bagian dari Keketuaan ASEAN Indonesia. Pertemuan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) pada 25 Agustus 2023 di Jakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, tantangan yang dimaksud yakni peningkatan tensi geopolitik, kenaikan tekanan utang dan keterbatasan ruang kebijakan, fragmentasi global, isu terhadap ketahanan pangan dan energi, penurunan tingkat perdagangan global, ancaman kemajuan teknologi, serta risiko perubahan iklim.

Baca juga: MRT Jakarta Akan Lakukan Pembatasan Saat KTT ASEAN

Oleh sebab itu, diskusi dalam pertemuan tersebut menitikberatkan pada pentingnya memperkuat bauran kebijakan makroekonomi dan pentingnya kebijakan yang terkoordinasi dengan baik pada negara-negara anggota ASEAN.

"Pertemuan menitikberatkan pada pentingnya memperkuat bauran kebijakan makroekonomi  di negara anggota ASEAN dengan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk memastikan stabilitas ekonomi kawasan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/8/2023).

"Pertemuan ini juga menekankan pentingnya kebijakan yang terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi berbagai risiko yang ada,” tambah Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, Bank Sentral ASEAN memiliki komitmen dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam mewujudkan integrasi kawasan ASEAN melalui inisiatif Local Currency Transaction (LCT) dan Regional Payment Connectivity (RPC).

"Kedua inisiatif tersebut juga telah dituangkan sebagai bagian dari kesepakatan Leaders' Declaration pada ASEAN Summit Mei 2023 di Labuan Bajo, dan sudah mulai memasuki tahapan implementasi," ungkapnya.

Keketuaan tahun ini yang dipegang Indonesia juga menandai upaya ASEAN di jalur keuangan untuk meningkatkan kolaborasi dengan badan-badan sektoral lainnya dalam forum ASEAN. Inisiatif ini penting dalam mengatasi tantangan global dan regional yang muncul.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral membahas dua agenda yang diperluas untuk kolaborasi lintas sektoral, yaitu kolaborasi keuangan-kesehatan dan ketahanan pangan.

Pada isu keuangan-kesehatan, pertemuan gabungan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan menetapkan langkah untuk melanjutkan kerja sama dan kemajuan dalam lanskap kesehatan dan keuangan kawasan ASEAN.

Para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan menyadari adanya kesenjangan pendanaan yang signifikan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (PPR) di Asia Tenggara, seperti yang dilaporkan dalam studi ADB.

Selain itu, para pejabat pemerintahan ASEAN tersebut menyadari potensi untuk memobilisasi modalitas pendanaan di kawasan, termasuk Dana Respons ASEAN untuk Covid-19 dan kedaruratan kesehatan masyarakat lainnya serta penyakit baru.

Pada isu ketahanan pangan, negara-negara ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan sektor keuangan dalam memastikan ketahanan pangan kawasan dan global dengan memperkuat kolaborasi lintas sektoral.

Hal ini bertujuan meningkatkan kebijakan untuk mengurangi tantangan ketahanan pangan, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan makanan sehat, meningkatkan akses keuangan bagi UMKM dan petani kecil untuk mendorong ketahanan pangan, dan meningkatkan fasilitas perdagangan.