Impor Beras: Mengapa Terus Terjadi?

Oleh: Gatot Irianto dan Maranatha Simbolon*

IMPORTASI pangan periode pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat mencengangkan, berbeda dengan janji politiknya mewujudkan kedaulatan pangan (food soverignity). Impor beras, kedelai, daging sapi, bawah putih, buah-buahan, dan sayuran terus meningkat.

Data BPS (2022) menunjukkan bahwa impor beras Indonesia naik hampir 10 persen dibandingkan 2021.

Pada 2023, periode Januari-Juli, impor beras medium sudah mencapai 1,17 juta ton senilai 627,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 9,6 triliun.

Modusnya “menggoreng dan merujak” stok beras bulog tipis, harga beras di pasaran melambung, terjadinya el nino kuat serta antisipasi pengamanan stok pangan jelang pemilu.

Sudah bisa ditebak, pemerintah dan DPR setuju. Celakanya, media, mahasiwa, dan NGO yang biasanya kritis, diam seribu bahasa, seakan tak berdaya menghadapi “tirani mayoritas penguasa”.

Padahal, menurut data BPS, produksi beras nasional sejak 2016-2023 melampaui kebutuhan domestik. Masalahnya, Bulog sejak lama tidak bersungguh-sungguh menyerap beras petani saat panen raya pertama dan kedua.

Pengalaman 2015-2019, produksi padi nasional mencapai kondisi maksimal melalui Upaya khusus (UPSUS) yang didukung penuh TNI AD, pemerintah provinsi dan kabupaten se Indonesia, dan Kementerian Pertanian turun tangan membantu menyerap gabah petani saat panen raya melalui Serap Gabah Petani (SERGAP).

Ironisnya, Bulog tetap juga mengimpor beras 2,25 juta ton pada 2018. Pertanyaan fundamentalnya, mengapa impor beras terus terjadi dan apa faktor determinannya?

Impor beras akan terus terjadi?

Banyak faktor penyebab impor beras terus terjadi dan berulang dalam jangka 20 tahun terakhir. Penyebabnya bukan pasokan dalam negeri yang tidak mencukupi, tetapi karena margin keuntungan yang dahsyat karena disparitas harga beras dalam negeri yang tinggi.

Data Bank dunia, pada Juni 2023, harga beras melonjak mencapai 514 dollar AS per Ton (setara Rp 7.710. 000) naik 15,8 persen dibandingkan tahun 2021.

Sementara harga beras premium di pasar domestik mencapai Rp 13.500 per kg (ada selisih harga Rp 5. 750 per kg).

Kalau impor beras 2 juta ton, maka paling tidak ada selisih Rp 11,5 triliun. Angka yang sangat menggiurkan, bahkan untuk pembiayaan tahun politik 2024.

Itulah sebabnya, sampai kapanpun impor beras bakal terus dilakukan. Semakin besar importasi, maka semakin besar margin yang diperoleh.

Masalah kedua, stok beras lebih banyak dikuasai oligarki pedagang beras besar, sehingga pasokan dan harga beras mudah digoreng dan dipermainkan kapan saja untuk membentuk opini publik.