Genjot Pembangunan, Otorita IKN Gandeng PT SMI

JAKARTA, KOMPAS.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menandatangani perjanjian fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan (PPSP) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.

Hal itu untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara tahap pertama pada 2024. Fasilitas diprioritaskan untuk proyek yang berlokasi di Sub Wilayah 1A, 1B, dan 1C.

“Otorita IKN menjadi kota pertama yang memiliki komite ESG,” ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Kepala Otorita: IKN akan Punya Mal Lebih dari Satu

Bambang berharap melalui kolaborasi bersama konsultan-konsultan terpilih oleh PT SMI, pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara mampu mencapai targetnya pada 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad memberikan informasi tentang peran pemerintahan pusat dalam proyek serta kinerja institusi Otorita IKN yang harus diperhatikan.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, progres pembangunan fisik ibu kota negara baru Indonesia pada batch 1 mencapai 40 persen per 10 Agustus 2023.

Baca juga: Kepala Otorita Sebut di IKN Kemana-mana Hanya 10 Menit

"Batch satu ada 39 paket dengan nilai Rp 24 triliun, progresnya 40 persen, ini rata-rata progres tiap minggu sekitar 2 persen," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara PUPR Danis H Sumadilaga di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (18/8/2023).

Adapun pekerjaan IKN batch 1 merupakan kontrak paket fisik dari 2020 sampai Maret 2023. Salah satu fokus pembangunan batch 1 adalah Bendungan Sepaku Semoi.

Danis juga mengatakan, pembangunan istana negara sudah mencapai 21,7 persen. Sementara itu, progres pembangunan kantor kepresidenan mencapai 25,7 persen.

Baca juga: LMAN Sudah Gelontorkan Rp 723,79 Miliar untuk Pengadaan Lahan IKN