Bos IMF Sebut Kerugian ASEAN akibat Bencana Alam Capai Rp 1.530 Triliun Per Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyatakan, perubahan iklim merupakan salah satu isu krusial yang perlu segera ditangani. Pasalnya, perubahan iklim berisiko terhadap stabilitas negara atau kawasan.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Geogieva mengatakan, perubahan iklim berimplikasi tehadap meningkatnya risiko bencana alam. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, risiko bencana alam menjadi lebih besar dibanding dengan kawasan lain, seiring dengan lebih cepatnya kenaikan level air laut.

Ia pun memperkirakan, kerugian dari bencana alam yang diterima oleh negara-negara ASEAN mencapai 100 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 1.530 triliun per tahun. Kerugian ini berasal dari kerusakan kehidupan yang disebabkan oleh bencana dan kebutuhan anggaran untuk menanganinya.

Baca juga: Puji Upaya RI Pangkas Emisi Karbon, Bos IMF: Pak Luhut, Bravo!

"Saya ingin memulai dengan menyadari betapa parahnya dampak perubahan iklim secara luas terhadap kawasan Indo Pasifik dan khususnya ASEAN," ujar dia, dalam gelaran Indonesia Sustainibility Forum 2023, Kamis (7/9/2023).

Oleh karenanya, ia mendorong negara-negara ASEAN untuk mengambil aksi yang lebih serius untuk merespons perubahan iklim. Kristalina pun mengapresiasi upaya realisasi komitmen Perjanjian Paris yang sudah dijalankan sebagian besar negara ASEAN.

"Kita melihat banyak negara di kawasan ini menjadi garda terdepan dalam mengadaptasi upaya ini," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan potensi besar kerugian dunia akibat perubahan iklim. Ia memperkirakan, kerugian dari krisis iklim terhadap perekonomian global akan mencapai 23 triliun dollar AS pada 2050.

"Krisis iklim merugikan perekonomian global sebesar 23 triliun dollar AS pada 2050 dengan 3 juta kematian setiap tahunnya. Jadi ini sangat berbahaya sekali untuk masa depan. Jadi kita harus bertindak bersama," katanya.

Untuk memititgasi hal tersebut, pemerintah harus mengambil langkah nyata, salah satunya melalui pemanfaatan energi baru terbarukan. Indonesia sendiri memiliki potensi energi baru terbarukan dengan daya kurang lebih 3.600 gigawatt.

"Indonesia telah memelopori beberapa proyek dekarbonisasi terbesar dan menargetkan emisi nol karbon pada 2060," ucapnnya.

Baca juga: Kata Bos IMF, Perekonomian ASEAN ibarat Titik Terang di Cakrawala yang Redup