Kala Bapanas Dicecar DPR karena Minta Tambahan Anggaran untuk Beli Mobil Gerakan Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI mngkritik Badan Pangan Nasional (Bapanas) lantaran meminta tambahan anggaran yang salah satunya untuk membeli fasilitas mobil mendistribuskan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Adapun Bapanas mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 841,1 miliar ke Komisi IV DPR RI untuk pagu tahun 2024 mendatang.

Dana itu akan digunakan untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan sebesar Rp 282,2 miliar, pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi Rp 245,23 miliar. Selanjutnya juga ada program pemantapan penganekaragaman yang dialokasikan sebesar Rp 273,86 miliar.

Baca juga: Kata Bapanas soal Beras Sumo Berhenti Produksi

Khusus untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan yang dialokasikan sebesar Rp 282,2 miliar, dengan tambahan dana itu selain adanya rencana program lain, nantinya Bapanas berencana membeli 66 unit mobil yang dipakai oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk sarana mobilitas GPM.

"Kami mengusulkan jika diperbolehkan kami mengusulkan untuk memberi bantuan ke Pemda, baru 5 unit mobil, terkait sarana mobilitas Gerakan Pangan Murah sehingga mereka lebih mudah mendistribusikan pangannya di daerah dan provinsi. Ke depan kami juga mengusulkan 66 unit," ujar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (7/9/2023).

Belum selesai memberikan penjelasan,  anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan yang hadir dalam rapat itu pun langsung menimpali penjelasan Gusti Ketut.

Dia meminta penjelasan lebih detail kepada Bapanas ihwal target output yang diharapkan Bapanas dengan adanya pengadaan mobil yang senilai total Rp 42 miliar.

Untuk itu Ketut pun menjelaskan pengadaan mobil itu nantinya digunakan sebagai mobilitas para Pemda untuk melakukan GPM.

"Tujuannya adalah dalam rangka pelaksanaan pangan murah dan banyak juga Pemda yang melakukan gerakan di beberapa titik sehingga mobilitasnya semakin cepat. Saat ini Pemda memafaatkan biaya tak terduga untuk dilakukan intervensi di beberapa tempat sehingga bisa mempermudah akses," jelas Ketut.

"Kendaraan ini adalah salah satu percepatan untuk gerakan pangan. Provinsi yang sudah punya gerakan pangan adalah Jawa Barat, Sumatra Utara, Sulawesi, Kalimantan, dan papua," sambung Ketut.

Baca juga: Bapanas Minta Bulog Serap 250.000 Ton Jagung Tahun Ini